Menurut Walkot Affan Bintang, penghargaan ini bukan sekadar simbolisasi atau euforia semata, melainkan ini sebagai tapi akan menjadikan motivasi untuk berbuat lebih baik dan berprestasi ke depan.

Dia juga mengatakan, jika raihan prestasi tersebut atas kerja sama berbagai pihak dan mitra pemangku kepentingan mulai wali kota, DPRK, Sekda, Dinas Keuangan, Bappeda, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga Dinas Sosial.

Ayahanda Ketua DPRK Subulussalam, Ade Fadly Pranata Bintang ini menambahkan, dia bersama Wakil Wali Kota Drs Salmaza MAP dalam pemerintahan terus berupaya untuk membuat program terbaik bagi daerah yang lahir pada 2 Januari 2007 tersebut.

Masalah kesehatan yang kini terus makin baik, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam berlevel paripurna juga merupakan bagian dari visi misi Affan Bintang bersama sang wakil di masa pemerintahan 2019-2024.

“Ini juga bentuk keseriusan pemerintah daerah agar masyarakat memiliki jaminan kesehatan,” ungkap politisi Partai Hati Nurani Rakyat tersebut.

Ke depan, Walkota Affan Bintang akan terus berupaya memaksimalkan program kerakyatan, termasuk pendidikan dan sosial ekonomi.

Sebagaimana diberitakan, Pemerintah Kota Subulussalam kembali menorehkan prestasi gemilang di bidang kesehatan sehingga penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS RI.

Penghargaan Universal Health Coverage tersebut diserahkan  Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn) Prof Drs H Muhammad Tito Karnavian kepada Wali Kota Subulussalam, H Affan Alfian Bintang, SE, Selasa (14/3/2023), di Balai Sudirman, Jakarta Selatan.

Kepala Bagian Tata Usaha, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam, Satria Darma, SKM, MKM mengatakan, penghargaan ini karena Subulussalam dinilai sukses dalam mengcover masyarakatnya pada program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) hingga mencapai 96 persen.

Selain itu, kata Satria Darma, peran daerah mememberikan subsidi kepada masyarakat non PBI kelas 3 sebesar Rp. 7000,-. sehingga masyarakat cukup membayar Rp. 35.000,- dari Rp. 42.000,- yang seharusnya dibayarkan. 

Begitu juga dengan ASN, Pemko juga sudah mengalokasikan sebesar 4 persen dari jumlah gaji yang mereka terima setiap bulannya.

Kemudian pemerintah daerah juga mendorong seluruh pekerja swasta, baik yang bekerja di perusahaan maupun pekerja dengan usaha sendiri agar mendaftarkan diri dan keluarganya dalam perlindungan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.

“Penghargaan ini tentu tidak didapatkan dengan begitu saja, namun bagaimana pemerintah daerah selama ini dengan BPJS Kesehatan turun berperan aktif dalam mengcover kepersertaan JKN-KIS hingga mencapai 99 persen lebih,” ujar Satria Darma.

Darma--sapaan akrab Ketua Pengurus  Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Cabang Kota Subulussalam ini menambahkan, ada tujuh mitra BPJS Kesehatan dalam hal mewujudkan UHC tersebut yaitu, Wali Kota, DPRK, Dinas Kesehatan, RSUD, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Dikatakan dia, program JKN merupakan wujud komitmen dari Pemko Subulussalam dalam memberikan kepastian jaminan kesehatan bagi warganya.