Pertemuan peresmian deklarasi itu berlangsung di salah satu warung kopi di Sigli, Pidie dihadiri pimpinan partai masing-masing.

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Menjelang Pemilu 2024, sebanyak delapan partai di Pidie resmi mendeklarasikan Koalisi Pidie Bersatu, Senin (20/3/2023).

Ke delapan partai tersebut adalah Golkar, Demokrat, PDA, PAN, NasDem, PKB, Gerindra dan PNA. Artinya tersisa satu partai lagi yang berada di Parlemen Pidie yakni Partai Aceh.

Pertemuan peresmian deklarasi itu berlangsung di salah satu warung kopi di Sigli, Pidie dihadiri pimpinan partai masing-masing.

Dalam pertemuan itu, di awali dengan pembacaan isi Koalisi yang dibacakan oleh Ketua Partai Golkar Pidie Teuku Saifulah TS berisi yakni;

"Koalisi Pidie Bersatu

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

Dengan memohon rahmad dan ridha Allah Yang Maha Kuasa pada hari ini Senin Tanggal 20 Maret 2023, kami Pimpinan Partai Politik diantara representasi partai
politik pada Lembaga DPRK Pidie Periode Tahun 2019-2024, yang terdiri dari :
1. DPD II GOLKAR Pidie
2. DPD PAN Pidie
3. DPW PNA Pidie
4. DPC DEMOKRAT Pidie
5. DPW PDA Pidie
6. DPC GERINDRA Pidie
7. DPC NASDEM Pidie
8. DPC PKB Pidie

Menyatakan telah bersepakat dan berkomitmen membentuk “Koalisi Pidie Bersatu”
untuk mengemban misi perubahan yang berkeadilan sosial demi kemaslahatan
pembangunan masyarakat Pidie

Bahwa ikatan kebersamaan dalam “Koalisi Pidie Bersatu” ini bertujuan menguatkan
sinergisitas, harmonisasi dan solidaritas kritis atas akibat tersumbatnya komunikasi
politik dalam pengawasan berbagai kebijakan pembangunan selama ini.

Bahwa “Koalisi Pidie Bersatu” bertekat memperjuangkan landasan nilai-nilai dan
pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

1. Memandang peran dan kedudukan anggota DPRK Pidie dalam penyerapan
dan penyampaian aspirasi masyarakat untuk perubahan dan kemajuan
Kabupaten Pidie semakin stagnad dan ambigue.

2. Mewujudkan kesadaran kritis legislator secara individual maupun kelembagaan
dalam mengawasi jalanya kepedulian kinerja pemerintahan yang terkesan
semakin sarat kepentingan personal, pejabat eksekutif dan kelompok partai
politik tertentu sehingga praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) semakin
mencengkram

3. Memformulasikan kebijakan adanya rasionalisasi penggunaan anggaran yang
efektif, efesien, proporsional, transparan dan akuntable dalam menjawab
tantangan dan harapan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan yang
berkeadilan.

4. Mengawal keberlangsungan agenda Pemilu yang harmonis, berintegritas, jujur
dan adil serta menolak berbagai bentuk keculasan agar wujudnya
kepemimpinan eksekutif dan legislatif yang berpihak kepada kepentingan
masyarakat