SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Realisasi serapan dana APBA 2023 hingga 30 Maret 2023 baru mencapai 9,7 persen, dari pagu Rp 11 triliun. Angka itu dinilai sangat kecil dan lamban, sehingga pihak terkait diminta terus memacu kinerja.

Kepala Bappeda Aceh, Dr H T Ahmad Dadek, SH, MH mengatakan, kinerja penyerapan APBA 2023 perlu ditingkatkan, dan dipacu lebih kencang lagi oleh para kepala SKPA maupun Pj Bupati/Pj wali kota, khususnya pada bulan puasa ramadhan ini.

Alasannya, hingga 30 Maret 2023, realisasi penyerapan anggaran APBA 2023 masih sangat rendah, yaitu baru sebesar 9,7 persen dari pagunya Rp 11,093 trilliun. Realisasi APBA bulan ini,  minus 5,2 persen dari targetnya 31 Maret  sebesar 14,9 persen.

"Untuk itu SKPA Lingkup Pemerintah Aceh  dan Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu meningkatkan kinerja APBA dan DOKA 2023, agar daya serap APBA secara umum bisa melonjak kembali, " kata Kepala Bappeda Aceh, HT Ahmad Dadek kepada Serambi, Kamis (30/3) di Banda Aceh.

Dadek menjelaskan, serapan anggaran APBA 2023 masih rendah, disebabkan berbagai faktor. Dari 55 SKPA yang terdapat di Lingkup Pemerintah Aceh, hanya 4 SKPA yang realisasi daya serap anggarannya pada bulan Maret ini, positif. 4 SKPA yang target penyerapan anggaran bulanannya terlampui yaitu Biro PBJ positif 0,02 persen, Dinas Registrasi Penduduk 0,24 persen, Arpus  0,29 persen dan Biro Hukum 1,20 persen. Sisanya 51 SKPA lagi, mengalami minus, atau  realisasi target serapan anggaran bulanannya belum mencapai target.

Adapun SKPA yang daya serap anggarannya belum tercapai paling besar adalah, Dinas Dayah. Dari targetnya 32,28 persen, realisasi anggarannya baru sebesar 1,42 persen, minus 30,86 persen. Kemudian ada Baitul Mal targetnya 20,09 persen, realisasinya baru 2,45 persen, minus 17,64 persen. Selanjutnya Biro Pemotda targetnya 27,41 persen, realisasinya baru 13,06 persen, minus 14,35 persen. (her)

Banyak Proyek belum Dikontrakkan

Kepala Bappeda Aceh, Dr H T Ahmad Dadek, SH, MH menyampaikan, kondisi ini juga disebabkan masih banyak dinas yang paket proyeknya sudah ada pemenang, tapi belum dikontrakkan kepada rekanan. Bulan ini, ada 89 paket proyek yang sudah ada penetapan pemenangnya.

Sebanyak 20 paket, menurut infonya, sampai kini belum dikontrakkan pihak dinas yang bersangkutan kepada rekanan pemenang proyek. "Kenapa belum dikontrakkan, pihak dinas yang bersangkutan yang mengetahui alasannya,"tutur Dadek.

Dampak dari masih banyak paket proyek yang sudah ada pemenang, tapi belum dikontrakkan oleh dinas kepada rekanan pemenangnya, membuat pembayaran uang muka proyek sebesar 20 persen dari nilai kontraknya belum bisa dilakukan.

Selanjutnya, ada 592 paket proyek APBA senilai Rp 984 miliar  yang mau dilelang secara terbuka, sebanyak 338 paket dokumen lelangnya belum diserahkan ke LPSE untuk dilelang secara terbuka.

Adapun SKPA yang belum serahkan dokumen lelang proyeknya, antra lain BRA sebanyak 22 paket, SKP 21 paket, Budpar 12 paket, Dinkes 7 paket, Pengairan 6 paket, Distanbun 5 paket dan lainnya.

Selanjutnya, paket proyek DOKA milik Kabupaten/Kota juga banyak yang belum di lelang. Dari 549 paket proyek DOKA 2023 yang mau dielang,  sebanyak 413 paket proyek, belum serahkan dokumen lelang paket proyeknya untuk di lelang secara terbuka. (her)