BANDA ACEH, SERAMBINEWS. COM -  Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Provinsi Aceh (FKIJK Aceh) menggelar Halal Bihalal dengan Pemerintah dan Stakeholder di Hermes Palace Hotel, Sabtu (5/5/2023).

Halal Bihalal yang mengusung tema “Sinergi dan Kolaborasi FKIJK Aceh dengan Pemerintah dan Stakeholder dalam Mencapai Kemenangan Ekonomi di Aceh” turut dihadiri oleh Pj Gubernur Aceh yang diwakili oleh Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Paduka Yang Mulia (PYM) Wali Nanggroe Aceh, Wakil Ketua DPR Aceh, Ketua MPU Aceh, Pj Walikota Banda Aceh, perwakilan Forkopimda Provinsi, Tim 9 (instansi vertikal), Ketua KADIN Aceh, Ketua MES Aceh, perwakilian Rektor Universitas di Banda Aceh dan stakeholder lainnya, serta Direktur Utama Bank Aceh Syariah, Regional CEO BSI Aceh dan seluruh Pimpinan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang tergabung dalam keanggotaan FKIJK Aceh.

Direktur Utama Bank Aceh Syariah, Muhammad Syah, selaku Ketua FKIJK Aceh dalam sambutannya menyampaikan bahwa FKIJK Aceh yang berdiri pada tahun 2018 merupkan gabungan dari berbagai Lembaga Jasa Keuangan, baik perbankan, leasing, asuransi, pasar modal, serta lembaga keuangan lainnya.

Dalam momentum Halal Bihalal ini, diharapkan dapat memperkuat hubungan antar LJK maupun dengan stakeholder.

“Dengan kekompakan dan kebersamaan, Insya Allah kita bisa membangkitkan ekonomi Aceh” pungkas Muhammad.

Kepala OJK Aceh, Yusri, selaku Pembina FKIJK Aceh dalam sambutannya menegaskan bahwa OJK Aceh senantiasa mendukung Pemerintah dan mendorong LJK di Aceh untuk bersama-sama membangun ekonomi Aceh.

Pasca lembaga keuangan konvensional tidak melakukan aktivitas lagi, terdapat 7 Bank Umum Syariah (BUS) dan 6 Unit Usaha Syariah (UUS), 15 BPR/S yang memberikan layanan perbankan di Aceh, serta 5 Kantor Fungsional (KF) Bank Umum Konvensional (BUK) yang masih memberikan layanan namun terbatas untuk penyelesaian kewajiban nasabah saja.

Jumlah ATM perbankan yang mencapai 1.146 unit sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan transaksi nasabah/masyarakat. Hal yang sama dengan perusahaan IKNB di Aceh sebanyak 56 entitas, terdiri dari Leasing, Asuransi, Pegadaian, BPJS, LKMS, Dana Pensiun, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Penjaminan, hingga PNM.

Selanjutnya, terdapat 9 perusahaan sekuritas dan Galeri Investasi yang melakukan aktivitas di sektor Pasar Modal.

Saat ini, produk dan layanan LJK syariah di Aceh sudah sama lembaga keuangan konvensional yang sebelumnya pernah beroperasional di Aceh, memang masih ada pekerjaan rumah LJK di Aceh yaitu pricing atau harga produk agar bisa bersaing dengan daerah lain.

Namun demikian, LJK di Aceh berkomitmen kuat untuk selalu hadir dan dapat memenuhi segala kebutuhan layanan keuangan masyarakat Aceh. Dalam mendukung perekonomian di Aceh, perbankan sendiri menargetkan penyaluran pembiayaan di Aceh dapat tumbuh pada kisaran 10 sampai 12 persen.

"Untuk itu, kita perlu mendukung perbaikan dan inovasi layanan serta produk yang telah dilakukan oleh LJK di Aceh daripada mempermasalahan hal-hal yang kecil atau kelemahan kecil," kata Yusri.

Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, Mawardi, dalam sambutannya mengharapkan lembaga keuangan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Aceh mampu mengatasi permasalahan ekonomi di Aceh.

Koordinasi dan kerja sama antar lembaga keuangan dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatasi isu dan permasalahan ekonomi. Untuk itu, Pemerintah Aceh siap memfasilitasi kerja sama dimaksud, karena dukungan seluruh lembaga keuangan akan sangat membantu kebangkitan ekonomi Aceh.

 “Peningkatan kedisiplinan dan etos kerja menjadi hal penting dalam menjalankan tugas di Aceh, sebab hanya dengan unsur inilah kita akan lebih mudah mengatasi berbagai tantangan pembangunan yang kita hadapi, mulai dari masalah pertumbuhan ekonomi, investasi, dan berbagai tantangan ekonomi, sosial dan lainnya,” kata Mawardi.