SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh Drs. Sahidal Kastri. M.Pd mengatakan bahwa, untuk Provinsi Aceh pada tahun 2024 nanti angka stunting harus turun 14 persen dari 31,2 persen.

Hal itu dikatakan Sahidal saat sambutan dalam kegiatan forum koordinasi stunting tingkat Kabupaten yang berlangsung di aula Bappeda Abdya, Selasa (23/5).

Baca juga: Kepala BKKBN Aceh dan PP Serambi Sematkan Jaket ke Kakak Asuh Program Semesta Mencegah Stunting

Kegiatan tersebut dihadiri Sekda setempat yang diwakili Asisten III Edi Darmawan sekaligus membuka forum tersebut.

Hadir juga sejumlah SKPK serta para Kabid dan operator dilingkungan pemerintah setempat yang membidangi stunting.

Sahidal mengatakan, sebagaimana diketahui bahwa ada Perpres Nomor 72 tahun 2001 itu mengisyaratkan kepada kita agar dapat menurunkan angka stunting ditahun 2024 mendatang sebesar 14 persen.

Baca juga: BKKBN Aceh Kick Off Semesta Mencegah Stunting bersama 33 Provinsi Lainnya se-Indonesia

Sebab, di tahun 2022 angka stunting di Aceh masih tinggi dengan penurunan hanya 2 persen

"Ini memang berat tugas kita. Namun demikian kita tidak boleh patah semangat karena kalau digerakkan secara bersama stunting di Aceh bisa kita turunkan,"sebutnya.

Menurutnya, penurunan angka stunting juga harus dilakukan dengan cara mengatur jarak kehamilan sehingga hal ini juga bagian dari menurunkan stunting.

"Karena apabila jarak kehamilan tidak dijaga maka akan berimbas kepada anak menjadi stunting karena cepat tidak lagi menyusui,"ujarnya.

Baca juga: Silaturahmi dengan Pj Bupati Nagan Raya, Kepala BKKBN: Aceh Catat Angka Stunting 33,2 Persen

Disebutkan, dalam hal ini tentunya Sahidal belum bisa jelaskan secara satu persatu. Namun, pemberian asi kepada bayi Aceh menurutnya masih rendah dari pada sumatera. "Asi ini perintah Allah bukan hanya perintah bidan,"sebutnya.

Masih menurutnya, ada 9 indikator yang menyebabkan kurang nya ibu memberikan asi kepada anak. sehingga hal ini perlu dibenahi sehingga kedepan ibu terus memberikan asi kepada anaknya.

"Jangan harapkan anggaran penurunan stunting ini dari dana desa. karena masih ada anggaran kabupaten. maka jangan dikit-dikit harus menggunakan anggaran dd. dan ini tentu membuat kepala desa marah sebab dikit-dikit pakai anggaran dd,"sebutnya.