SERAMBINEWS.COM - Ancaman tembak mati yang dikeluarkan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya kepada pilot Susi Air Philips Mark Merthens yang sampai saat ini disandra.

Atas ancama tersebut, Selandia Baru yang merupakan negara asal dari sang pilot pun angkat suara.

Dalam pernyataannya, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri itu mengatakan, pemerintah Selandia Baru tengah mengetahui keberadaan foto dan video yang berisi ancaman KKB Papua tersebut.

Bahkan secara blak-blakan, juru bicara itu menyebutkan, pemerintah Selandia Baru sanggup mengamankan resolusi damai dan pembebasan pilot itu secara aman.

Sementara itu Reuters juga menyebutkan bahwa Kapuspen TNI, Laksda Julius Widjojono pun mengatakan, pihaknya akan tetap menggunakan tindakan terukur yang sesuai dengan standar prosedur operasi.

Diberitakan sebelumnya, KKB merilis video di mana mereka mengancam akan menembak pilot Susi Air asal Selandia Baru tersebut jika negara tidak mematuhi keinginan mereka untuk membicarakan terkait kemerdekaan Papua dalam waktu dua bulan.

Hal ini diketahui dari video yang diterima Reuters pada Jumat 26 Mei 2023.

Dalam video tersebut, terlihat Mehrtens begitu kurus sembari memegang bendera Bintang Kejora yang merupakan simbol dari Kemerdekaan Papua.

Selain itu, Philip Mehrtens juga dikelilingi oleh anggota KKB yang menurut seorang analis tengah membawa senjata serbu yang diproduksi di Indonesia.

Mehrtens terlihat berbicara di depan kamera dan mengatakan bahwa KKB ingin negara-negara selain Indonesia untuk berdialog terkait kemerdekaan Papua.(*)

Berdasarkan laporan Reuters, video tersebut dibagikan oleh Juru Bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Operasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom.

Lalu, video tersebut juga telah diverifikasi oleh analis dari Institut Analis Kebijakan Konflik (IPAC), Deka Anwar.

Tokoh Agama Bantu Negosiasi

Kapolda Papua, Irjen Mathius D Fakhiri menyebut ada beberapa pihak yang bakal membantu negosiasi agar Mehrtens dibebaskan.

Dikutip dari Tribun Papua, mereka adalah tokoh agama, Pemerintah Kabupaten Nduga, hingga Komnas HAM.