SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menilai tidak ada yang salah dari langkah pemerintah menyanggupi uang tebusan Rp 5 miliar untuk membebaskan pilot Susi Air Philips Mark Methrtens yang disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Yudo berpendapat, pemenuhan uang tebusan itu merupakan upaya kemanusiaan demi keselamatan nyawa Methrtens maupun masyarakat di sekitar. 

"Yang jelas itu tadi untuk damai dan kemanusiaan, apalagi menyangkut nyawa manusia, baik pilot maupun masyarakat setempat, artinya tidak ada apapun yang seharga itu," kata Yudo di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (4/7/2023).

Oleh karena itu, Yudo menyebut bahwa pemerintah bakal memenuhi permintaan tersebut demi keselamatan semua pihak.

Ia pun berpendapat, langkah pemerintah menuruti permintaan kelompok kriminal tidak akan menjadi preseden buruk karena pemerintah lebih mengutamakan kemanusiaan.

"Kemanusiaan kan enggak ada harganya, enggak bisa dihargai seberapa pun, apabila ini menyangkut keselamatan nyawa manusia," ujar Yudo.

Sebelumnya, Kepolisian Daerah (Polda) Papua mengungkap bahwa KKB pimpinan Egianus Kogoya meminta tebusan uang sebanyak Rp 5 miliar sebagai syarat melepas pilot Philips.

Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan, permintaan tebusan uang itu akan disanggupi dengan proses negosiasi.

"Sebetulnya terkait hal itu Pemda (Papua) sedang menyiapkan pembayaran uang petugas sejak awal pada saat adanya tuntutan kelompok Egianus Kogoya," kata Benny, dikutip dari Kompas TV, Minggu (2/7/2023).

"Beberapa saat setelah penyanderaan muncul video pertama adanya tuntutan kepada pemerintah RI yaitu sejumlah uang, senjata, bahan makanan dan bahan medis," ucap Benny.

Menurut Benny, Pemerintah Provinsi Papua telah menyiapkan uang tebusan agar pilot Susi Air dapat dikembalikan dalam kondisi sehat.

"Waktu itu (permintaannya) sebesar Rp 5 miliar, nanti itu dalam proses negosiasi berapa yang akan bisa disanggupi. Namun sejak kita mencoba ruang komunikasi hingga saat ini KKB egianus tidak pernah membuka negosiasi dengan kami," kata Benny.

Baca juga: VIDEO Hampir 4 Bulan Pilot Susi Air Disandera KKB Papua, Mahfud MD Tolak Bantuan Negara Lain

Panglima TNI Serahkan Proses Negosiasi Pembebasan Pilot Susi Air ke Pj Bupati Nduga

 Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyerahkan proses negosiasi pembebasan pilot Susi Air Philips Mark Methrtens kepada Penjabat (Pj) Bupati Nduga Edison Gwijangge.

Yudo mengungkapkan, Edison tengah berada di Wamena untuk menyiapkan pesawat dalam rangka upaya pembebasan Methrtens.

"Untuk pilot, kita sudah percayakan kepada Pj Bupati Nduga untuk melaksanakan negosiasi, dan saat ini Pak Bupati dimonitor sedang berada di Wamena untuk menyiapkan pesawat," kata Yudo di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (4/7/2023).

Yudo menyebutkan bahwa mendapatkan pesawat bukanlah hal mudah karena mereka takut untuk mendekati lokasi yang sudah disepakati oleh pihak pemerintah dan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menyandera Methrtens.

"Kita masih menunggu, ya kita percayakan Bupati Nduga untuk melaksanakan negosiasi," ujar dia.

Yudo pun menegaskan bahwa keselamatan Methrtens maupun masyarakat sekitar tetap menjadi prioritas sehingga negosiasi yang damai tetap dikedepankan.

Lebih lanjut, mantan KSAL ini tak masalah bila KKB mengajukan syarat uang tebusan sebesar Rp 5 miliar untuk membebaskan Methrtens.

Menurut Yudo, uang sebesar itu tak masalah digelontorkan demi menyelamatkan nyawa manusia.

"Yang jelas itu tadi untuk damai dan kemanusiaan, apalagi menyangkut nyawa manusia, baik pilot maupun masyarakat setempat, artinya tidak ada apapun yang seharga itu" kata Yudo.

Untuk diketahui, sudah hampir lima bulan berlalu Methrtens disandera oleh KKB di Papua.

Nasib pilot berkebangsaan Selandia Baru itu kini di ujung tanduk setelah batas waktu negosiasi yang diberikan KKB pada Sabtu (1/7/2023) lalu terlewati.

Terbaru, pemerintah menyatakan bakal memenuhi syarat uang tebusan Rp 5 miliar dari KKB demi membebaskan Methrtens.

"Sebetulnya terkait hal itu Pemda (Papua) sedang menyiapkan pembayaran uang petugas sejak awal pada saat adanya tuntutan kelompok Egianus Kogoya," kata Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo, dikutip dari Kompas TV, Minggu (2/7/2023).

"Beberapa saat setelah penyanderaan muncul video pertama adanya tuntutan kepada pemerintah RI yaitu sejumlah uang, senjata, bahan makanan dan bahan medis," ucap Benny.

Menurut Benny, Pemerintah Provinsi Papua telah menyiapkan uang tebusan agar pilot Susi Air dapat dikembalikan dalam kondisi sehat.

"Waktu itu (permintaannya) sebesar Rp 5 miliar, nanti itu dalam proses negosiasi berapa yang akan bisa disanggupi. Namun sejak kita mencoba ruang komunikasi hingga saat ini KKB egianus tidak pernah membuka negosiasi dengan kami," kata Benny.

Baca juga: Pemerintah Siap Bayar Uang Tebusan Selamatkan Pilot Susi Air, Philips Mehrtens Batal Dieksekusi

Negosiasi  Jalan Terus

 Kelompok kriminal bersenjata (KKB) mengancam akan menembak Pilot Susi Air, Philips Mark Methrtens, jika tidak permintaan mereka tidak juga dipenuhi.

Melalui media sosial, KKB pimpinan Egianus Kogoya mengancam akan menembak pilot Philips pada Sabtu (1/7/2023).

Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pemerintah masih terus melakukan negosiasi untuk membebaskan pilot asal Selandia Baru itu.

"Kita akan terus berusaha bernegosiasi," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (3/7/2023).

Jokowi bahkan mengklaim bahwa pemerintah sudah melakukan banyak upaya untuk membebaskan Philips.

“Sebetulnya banyak hal yang kita lakukan di sana, tetapi tidak bisa saya buka di sini," ujar Presiden.

Belakangan, pemerintah disebut menawarkan uang tebusan Rp 5 miliar kepada KKB sebagai syarat pembebasan Philips.

Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan, permintaan tebusan uang itu akan disanggupi dengan proses negosiasi.

"Sebetulnya terkait hal itu Pemda (Papua) sedang menyiapkan pembayaran uang petugas sejak awal pada saat adanya tuntutan kelompok Egianus Kogoya," kata Benny, dikutip dari Kompas TV, Minggu (2/7/2023).

Baca juga: KKB Akan Tembak Pilot Susi Air Philips Methrtens, Egianus Kogoya: Pemerintah Indonesia Tanggungjawab

Pilot dipastikan masih hidup

Kepala Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua, Frits Bernard Ramandey memastikan bahwa pilot Philips masih hidup meski diancam akan ditembak.

"Dari beberapa informasi menyampaikan bahwa pilot (Susi Air) diperlakukan baik oleh kelompok sipil bersenjata di Nduga," ujar Frits saat dihubungi melalui pesan singkat, Senin (3/7/2023).

“Iya (Philips masih hidup),” kata Frits lagi.

Frits mengatakan, kondisi saat ini sangat mendesak. Ia meminta pemerintah segera menunjuk seorang negosiator agar proses pembebasan Philips bisa berjalan dengan baik.

"Yang mendesak sekarang perlu ditunjuk negosiator oleh sipil bersenjata dan juga pemerintah. Negosiator dibutuhkan untuk proses pembebasan,” ujarnya.

Terus negosiasi kecuali dua hal

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Julius Widjojono mengatakan, TNI membuka selebar-lebarnya komunikasi dengan KKB.

Namun, Kapuspen mengungkapkan, dua hal yang dihindari dalam proses negosiasi tersebut, yakni mengabulkan permintaan KKB terkait senjata atau amunisi dan Papua merdeka.

“Prinsip Panglima TNI membuka lebar-lebar komunikasi dengan KST (kelompok separatis teroris), yang dihindari hanya amunisi atau senjata dan minta merdeka, itu saja,” kata Julius saat dihubungi, Senin (3/7/2023).

Julius menambahkan bahwa aparat TNI-Polri masih mengedepankan pendekatan soft approach dalam operasi pencarian Philips.

Terkait rencana uang tebusan, Julius mengatakan bahwa itu ranah pemerintah.

“Kami negosiasi saja. Keputusan rupiah di pemerintah,” ujar Julius.

Sebelumnya, ia juga mengatakan bahwa KKB pasti telah mengetahui konsekuensi jika mereka benar-benar menembak pilot Susi Air.

“Jika ancaman itu dilakukan, saya yakin mereka tahu konsekuensinya, utamanya dari negara pendukung kemerdekaan Papua,” kata Julius pada 30 Juni 2023.

Julius mengatakan, apabila KKB benar-benar menembak Philips, hal itu akan memudahkan aparat dalam operasi penumpasan kelompok separatis teroris tersebut.

“Secara strategi operasi akan lebih memudahkan satgas untuk melakukan operasi,” ujar Julius.

Baca juga: Kata Mabes Polri soal Batas Negosiasi dengan KKB Terkait Pembebasan Pilot Susi Air

Tebusan bagian negosiasi

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, tawaran uang tebusan kepada KKB dalam upaya pembebasan pilot Susi Air merupakan bagian dari proses negosiasi.

“Tawaran itu masih merupakan bagian dari negosiasi. Melalui tawaran yang disertai penolakan untuk mengakomodir tuntutan referendum dan senjata, pemerintah sekaligus telah menyampaikan dan menunjukkan ambang batas negosiasi,” kata Fahmi saat dihubungi, Senin (3/7/2023).

Fahmi melanjutkan, komunikasi antara pemerintah dan aparat dengan pihak penyandera, dalam hal ini KKB, tidak boleh buntu.

“Agar tidak berakibat diabaikannya negosiasi dan kelompok penyandera mengambil tindakan ekstrem untuk mengakhiri ketidakpastian,” ujar Fahmi.

“Karena itu, tidak ada salahnya jika pemerintah menyodorkan tawaran memberi sejumlah uang jika pilot Susi Air dibebaskan,” katanya lagi.

Selanjutnya, Fahmi mengatakan, tinggal menunggu tanggapan dari KKB atas tawaran itu.

“Apakah akan menerima dengan syarat tertentu misalnya, atau akan menolak dan memperbarui tuntutannya,” ujar Fahmi.

Baca juga: VIDEO Kesulitan Ekonomi Jadi Alasan Popo Barbie Lakukan Tindakan Asusila Bersama Patung

Baca juga: PSK dan Pria Hidung Belang Digerebek di Wisma Kota Sigli, IRT Jadi Mucikari Prostitusi Online

Baca juga: Masih Cerah, Ini Prakiraan Cuaca di Banda Aceh, Lhokseumawe dan Beberapa Daerah, Rabu 5 Juli 2023

Sudah tayang di Kompas.com: Panglima Tak Persoalkan Tebusan Rp 5 Miliar untuk Bebaskan Pilot Susi Air: Untuk Kemanusiaan