Laporan Indra Wijaya | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat melakukan rapat rasionalisasi anggaran pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) Ke XXI bersama Pemerintah Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Rabu (18/10/2023).

Ketua Umum KONI Pusat, Letjen TNI (Purn) Marciano Norman mengatakan, Panitia Besar (PB) PON dengan Kemendagri telah melaksanakan kegiatan bersama dalam rangka rasionalisasi anggaran pada PON tahun depan.

Rasionalisasi itu, kata dia, bagaimana harus secara seefisien mungkin untuk melaksanakan PON Ke-21 Aceh-Sumut.

Dari beberapa kegiatan yang dilakukan, ujar Marciano, saat ini telah bisa ditampilkan satu anggaran yang rasional untuk mengadakan PON di Aceh-Sumut dalam sisa waktu satu tahun ke depan.

“Semua anggaran ini sudah kita pertimbangkan bersama dan akan dibahas untuk laporan Pj Gubernur Aceh ke Presiden RI pada rapat terbatas mendatang,” kata Marciano saat memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung P2P Kantor Gubernur Aceh.

Setelah ini, lanjut dia, pihaknya akan berangkat ke Sumatera Utara (Sumut), dan besar harapan setelah kembali tindak lanjut yang dilakukan Panitia Besar PON dapat dilakukan secara cepat.

"Karena kita tidak punya waktu lagi, dan PON akan dilaksanakan pada September 2024, sesuai dengan program yang dibuat bersama. Jangan ada keraguan, bahwa PON ini banyak hambatan. Kita tetap berusaha mencari jalan keluar,” jelasnya.

Ia berharap, dengan pelaksanaan PON Ke-21 nanti, dapat menciptakan atlet-atlet berbakat, serta menumbuhkan geliat ekonomi masyarakat di Aceh.

“Jadi porsi anggaran yang sebelumnya dari Rp 1,2 triliun, dapat kita tekankan di bawah satu triliun,” tegasnya.

Kata Marciano, tidak ada tumpang tindih  pengeluaran pada satu kegiatan. Itu merupakan langkah untuk meringankan.

Kemudian angka-angka yang ditampilkan adalah operasional yang bisa diimplementasikan.

"Seperti pada penginapan atlet, dan sebagainya. Intinya dengan adanya PON ini, industri olahraga bisa berjalan dan masyarakat di Aceh secara ekonomi diuntungkan,” pungkasnya.

Turun menjadi Rp 800 miliar

Sementara itu, secara terpisah Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA mengatakan, untuk klasifikasi anggaran PON 2024 itu ada dua, yakni untuk pembangunan sarana prasarana (sarpras) dan penyelenggaraan. 

Dia mengatakan, pada kegiatan rapat rasionalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh bersama Tim kemendagri dan KONI Pusat merupakan rasionalisasi kebutuhan anggaran real penyelenggaraan PON 2024, yang diestimasi sebelumnya mencapai Rp 1,2 triliun. 

"Nah, Rp 1,2 T inilah yang dilakukan rasionalisasi dalam dua hari ini yang melibatkan Kemendagri dan KONI Pusat,” urainya. 

“Dari Rp 1,2 T tersebut, hasil rasionalisasi terjadi penghematan menjadi Rp 800-an miliar,” terang MTA saat dikonfirmasi Serambinews.com.

Kemudian, hasil rasionalisasi ini nantinya Tim Kemendagri bersama Gubernur akan kembali menyampaikan kepada Presiden dalam rapat terbatas yang digelar.

Dari penyampaian hasil ini, lanjut MTA, nantinya akan dibicarakan sumber anggarannya, apakah mulai APBN, sponsor, dan sharing APBA.

"Nanti akan diputuskan bersama Presiden. Kemudian terkait anggaran rehab venue APBN, sedang berjalan sekitar Rp 800 miliar lebih. Tinggal tender dan action pembangunan melalui kementerian PUPR,” jelas MTA.

Secara khusus perlu ia juga menyampaikan, bahwa terkait informasi yg menyatakan bahwa seakan-akan rapat ini ada agenda Kemendagri minta Aceh pangkas dana untuk PON, menurut MTA, hal tersebut sangat keliru.

"Yang benar Tim Kemendagri turun bersama KONI Pusat dalam rangka rasionalisasi kebutuhan penyelenggaraan. Dan hasilnya akan dilaporkan kepada Presiden dalam hal kebijakan lanjutan sumber pembiayaan nantinya,” pungkas MTA.(*)