Baca tanpa iklan
Menurut Jubir Pemerintah Aceh itu, ada yang informasi yang kurang tepat sampai ke publik mengenai anggaran tersebut.
"Dihitung sama-sama kemudian pada saat itu titiknya Rp 1,2 triliun, kemudian diviralkan bahwa seakan-akan Aceh menggunakan Rp 1,2 triliun untuk penyelenggaran PON," kata MTA.
"Memang tidak salah, tapi kita harus menjelaskan jadi Rp 1,2 triliun itu anggaran untuk penyelenggaran," tambahnya.
Dijelaskannya, jauh sebelum ada biaya penyelenggaraan itu, Kemenpora sudah punya plan terkait alat-alat, masuk dalam biaya penyelenggaraan mencapai Rp 400-600 miliar.
"Dan itu sudah menjadi agenda Menpora untuk alat," tambahnya.
Baca juga: Firli Bahuri Minta Tunda Pemeriksaan, Polda Metro Akan Kirim Surat Panggilan Kedua jika Mangkir Lagi
Baca juga: Pria Ini Siksa Istri sampai Tewas di Bogor, Korban Dipukuli di Depan Dua Anaknya, Ini Motif Pelaku
Jubir Pemerintah Aceh itu menjelaskan, mengenai skema anggarannya nanti ada yang bersumber dari APBN, kemudian dari sponsor , tiket, parkir, baru kemudian termasuk sharing APBA.
"Ketika ada yang mengatakan jangan gunakan otsus untuk PON, kita harus sambut positif itu bahwa ada benar juga keinginan publik dengan kondisi fiskal kita saat ini," ungkap MTA.
Termasuk dalam hal ini yang dikritik DPRA, karena PON dianggap hajat pusat maka penggunaannya anggarannya harus dari APBN.
"Tetapi hajat ini adalah hajat yang kita inginkan yang kemudian juga kita harus berkontribusi," ungkap MTA.
"Dan kontribusi itu kan juga dalam hal penyelenggaraannya di Aceh, berefek terhadap Aceh sendiri," tambahnya.
Sekarang yang semestinya dipikirkan adalah bagaimana komunikasi dilakukan agar APBA bisa ditekan seminimal mungkin penggunaannya.
"Karena ini memang kondisi fiskal kita, kemudian hajat ini pusat walau kita jemput, inilah yang kita butuhkan kekompakan di Aceh untuk bisa mengkomunikasikan itu," kata MTA.
"Dan kalau menurut kami, tidak perlu kita melakukan manuver komunikasi yang membangun resistensi di publik, tetapi lebih kepada bangun komunikasi yang baik agar hal ini menjadi pertimbangan khusus oleh presiden," tambahnya.
Dijelaskannya, pusat dalam hal ini Kemendagri dan KONI sebagai PB PON Pusat sudah datang ke Aceh melakukan rapat rasionalisasi secara simultan selama dua hari terkait anggaran Rp 1,2 triliun ini.
"Rasionalisasi dilakukan pada misi penghematan, karena mungkin fiskal APBN sedikit bermasalah," jelas MTA.