Kemudian kebijakan anggaran 2024 memuat total nihil utang terhadap JKA, dan menolak jika penggunaan anggaran JKA 2024 digunakan untuk keperluan lain termasuk pokir dewan seperti penggunaan yang dilakukan oleh dewan pada 2023 ini.

"Di mana kejadian 2023 yang menggunakan anggaran JKA untuk Pokir membuat terganggunya berbagai program pembangunan lain. Sehingga mengakibatkan potensi utang tahun berjalan terhadap JKA dan juga menjadi beban utang tahun selanjutnya," terang dia.

"Kita memandang aneh, padahal RAPBA 2024 telah tertuang berbagai arah kebijakan anggaran termasuk hal-hal strategis seperti yang dipermasalahkan oleh dewan. Bagaimana dewan mempermasalahkan dengan menuduh Gubernur tidak responsif, padahal RAPBA sendiri tidak dibahas," katanya lagi.

Seharusnya RAPBA dibahas bersama TAPA, nanti akan terlihat Daftar Inventarisir Masalah (DIM) dari RAPBA yang membutuhkan arah kebijakan yang mesti ditindaklanjuti. 

Dari berbagai macam DIM tersebut nantinya TAPA akan melaporkan kepada Gubernur hasil pembahasan. 
"Sampai saat ini TAPA tidak melaporkan hasil pembahasan dengan Banggar, mengapa? Karena RAPBA tidak dibahas. Artinya dewan tidak menjalankan fungsinya secara baik," kritiknya.

"Dulu di awal-awal kepemimpinan Achmad Marzuki, dewan kompak meminta Sekda Pak Taqwallah sebagai Ketua TAPA harus diganti dengan alasan tidak bisa menjembatani pembahasan anggaran yang baik, sekarang Sekda sudah diganti dengan Pak Bustami dan sudah berjalan 1 tahun, apa kelemahan Sekda di mata dewan sampai RAPBA tidak pernah dibahas oleh Banggar dan TAPA. Ada apa?" kata MTA mempertanyakan. 

"Kita meminta kepada dewan agar menghentikan berbagai manuver yang semakin memperuncing masalah dan mengabaikan aturan perundang-undangan sebagai mahkota yang telah diamanatkan rakyat," lanjutnya. 

Gubernur dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kata MTA, taat kepada aturan perundang-undangan sebagai mana diamanahkan oleh Presiden. 

"Kita berharap dewan bersama TAPA segera gelar pembahasan RAPBA 2024 untuk pengesahan anggaran tepat waktu. Hentikan semua manuver politik yang tidak sehat demi kepentingan rakyat yang lebih besar. Mari kita jalankan tugas dan fungsi kita masing-masing secara baik demi Aceh tercinta," demikian MTA. (Serambinews.com/Agus Ramadhan)