SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Anggota DPRK Banda Aceh dari Fraksi Partai Gerindra, Teuku Arief Khalifah mendorong pemerintah kota agar kembali mengalokasikan anggaran untuk tenaga kontrak pada tahun 2024. 

Namun demikian, Arief sepakat untuk terlebih dahulu dilakukan evaluasi kebutuhan tenaga kontrak agar penempatannya sesuai dengan kapasitas dan skill di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

“Secara unsur pemerintahan keberadaan tenaga kontrak ini mempunyai peran krusial di dalam jalan nya pemerintahan, terutama di sisi pendidikan, kesehatan dan administrasi," kata Arief di Banda Aceh, Selasa (20/11/2023). 

"Jadi saya meminta agar anggaran untuk non ASN ini dapat kembali dianggarkan di 2024, terlebih bagi tenaga kerja yang telah terdata di database sebagai calon PPPK.

Ini juga sudah sesuai dengan Surat Edaran KemenPAN RB terkait alokasi kembali anggaran untuk tenaga kontrak," terang Arief.

Baca juga: BREKING NEWS - Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA Resmi Dilaporkan ke Polda 

Wakil Ketua Komisi III DPRK ini mengungkapkan sebenarnya pemko telah mengevaluasi tenaga kontrak pada proses pendataan PPPK dimana syarat yang tertera salah satunya mempunyai kredibiltas, kapasitas dan skill yang mumpuni serta pengalaman kerja yang cukup. 

“Jadi menurut saya memang sudah dipetakan kebutuhannya, saya optimis di bawah kepemimpinan Pj Amiruddin tidak akan terjadi penghentian kontrak yang tentunya memicu penambahan penggangguran," imbuh dia.

Politisi Partai Gerindra ini menyatakan bahwa pemerintah telah melalui momen kritis di masa Covid dan pemulihan, dengan tetap memfasilitasi tenaga kontrak ini. 

"Jadi di masa ini saya pikir kita tetap harus mempertahankan tenaga-tenaga kontrak ini walaupun nanti harus melalui proses seleksi dan uji kompetensi kembali,” demikian Teuku Arief Khalifah.(mas/*)

Baca juga: Persiraja Dirugikan saat Laga PSMS, Razami Dek Cut Pertanyakan Kredibilitas Wasit