SERAMBINEWS.COM - Pemerintah Aceh melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Aceh menegaskan komitmen terhadap pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah terus mengupayakan dalam peningkatan kapasitas dan kemandirian para pelaku UMKM di Aceh.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Aceh, Azhari S.Ag M.Si dalam sambutan saat membuka secara resmi kegiatan Expo UMKM Aceh Lhokseumawe di Lapangan Sudirman, Minggu (3/12/2023) malam.

Dalam kesempatan itu, Azhari menegaskan peran penting UMKM sebagai lokomotif penggerak ekonomi. Ia menekankan bahwa UMKM bukan hanya sebatas pelaku bisnis kecil, tetapi juga merupakan kekuatan utama yang mampu menggerakkan roda ekonomi daerah.

“Pelaku UMKM adalah lokomotif dalam rangka mendorong ekonomi bangsa kita, tanpa UMKM pasti situasi ekonomi akan terkendala,” kata Azhari dalam sambutannya.
Azhari juga menyampaikan, sebagai bentuk implementasi dari kebijakan Presiden dan Pj Gubernur Aceh, konsentrasi Diskop UKM Aceh ke depan adalah pemberdayaan UMKM. “Mulai tahun ini dan tahun yang akan datang menjadi wadah edukasi dan promosi untuk penguatan pelaku UMKM kita,” tegas Azhari.

Pemerintah Aceh lanjutnya, akan terus melakukan kolaborasi bersama dengan berbagai stake holder termasuk unsur swasta. “Dengan begitu, diharapkan UMKM akan hidup dan sustenebel. Kita akan terus melakukan pendampingan kelembagaan termasuk mempermudah akses pembiayaan dan permodalan bagi pelauku UMKM di Aceh,” katanya.

Azhari juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bank Syariah Indonesia dan Bank Aceh Syariah yang telah menyiapkan kredit usaha rakyat (KUR) mencapai Rp 3,7 triliun. “Dan hampir 90 persen itu dimanfaatkan oleh pelaku UMKM di Aceh, mudah-mudahan kebijakan ini akan terus memberikan dampak yang positif bagi pelaku UMKM,” ujarnya.

Azhari juga menyentil kontribusi signifikan UMKM terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengembangan sektor ekonomi lokal. Pemberdayaan UMKM, menurut Azhari, bukan hanya agenda pemerintah, tetapi juga sebuah komitmen untuk mewujudkan kemandirian ekonomi di tingkat grassroots.
Dalam konteks ini, Pemerintah Aceh melalui Diskop UMK Aceh telah meluncurkan berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kapasitas UMKM.

“Dukungan finansial, pelatihan keterampilan, serta akses pasar menjadi fokus utama untuk memastikan UMKM dapat tumbuh dan bersaing di tengah dinamika ekonomi global,” pungkasnya.(*)