Muhammadiyah Tetapkan Puasa Ramadhan 1445 H Jatuh pada 11 Maret 2024, Pemerintah Kapan?

SERAMBINEWS.COM – Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapan puasa 1 Ramadhan 1445 Hijriah jatuh pada 11 Maret 2024.

Ketetapan itu tertuang dalam Surat Keputusan Hasil Hisab Awal Ramadhan, 1 Syawal, dan 10 Dzulhijah 1445 H yang dikeluarkan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.

"Betul, hasil hisab Majelis Tarjih 1 Ramadhan 1445 H jatuh pada 11 Maret 2024," ujar Ketua Biro Komunikasi dan Pelayanan Umum PP Muhammadiyah, Edy Kuscahyanto, Kamis (18/1/2024), dikutip dari Kompas.com.

Sementara 1 Syawal 1445 Hijirah atau Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 10 April 2024.

PP Muhammadiyah juga telah menetapkan 10 Dzulhijjah 1445 Hijriah atau Hari Raya Idul Adha jatuh pada 17 Juni 2024.

Baca juga: Bolehkah Menggabungkan Puasa Rajab dengan Puasa Qadha Ramadhan, Begini Penjelasannya

Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki, yaitu metode perhitungan yang akurat dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang gerak benda langit, terutama posisi matahari dan bulan.

Dalam penghitungan ini, posisi bulan dihitung secara cermat untuk mendapatkan hasil yang akurat.

Disisi lain, Pemerintah Indonesia belum menetapakan kapan awal Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah.

Pemerintah melalui Kementerian Agama baru akan menetapkan awal Ramadhan 1445 Hijriah lewat Sidang Isbat yang akan digelar pada 29 Sya’ban 1445 H atau Minggu, 10 Maret 2024.

Lebih lanjut, Muhammadiyah berpandangan, pada Minggu, 29 Sya’ban 1445 H ijtimak menjelang Ramadhan 1445 H terjadi pada pukul 16.07.42 WIB.

Sebagai informasi, ijtimak adalah saat berakhirnya bulan lalu dan munculnya bulan baru dalam penanggalan Hijriah.

Tinggi Bulan saat Matahari terbenam di Yogyakarta pada hari tersebut sudah berada di atas ufuk, sehingga bisa menjadi penanda awal bulan.

Pada waktu yang sama, Minggu, Bulan di banyak wilayah Indonesia juga berada di atas ufuk atau hilal sudah wujud.

Baca juga: Masih Ada Utang Puasa Ramadhan? Ini Niat dan Tata Cara Qadha Puasa

Namun, kondisi Bulan ini dikecualikan untuk beberapa wilayah Indonesia Timur, seperti Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.