Ia menegaskan, program makan siang gratis Prabowo-Gibran akan mulai dijalankan sejak pasangan Prabowo-Gibran dilantik menjadi presiden dan wakil presiden 2024.

Budisatrio melanjutkan, program tersebut nantinya akan dilaksanakan secara bertahap dengan menentukan skala prioritas.

"Jadi tidak langsung 82,9 juta anak langsung mendapatkan program ini pada tahun 2025. Daerah yang paling memungkinkan dan membutuhkan akan diprioritaskan terlebih dahulu pada tahun pertama,” ucap Budisatrio.

Baca juga: Prabowo Bakal Pangkas Subsidi BBM dan Elpiji 3 Kg demi Makan Siang Gratis, Dewan Pakar TKN Bantah

“Lalu pada tahun-tahun berikutnya, 2026, 2027, dan seterusnya jumlahnya akan terus ditambah. Sehingga mencapai target maksimal 82,9 juta anak akan menerima program makan siang dan susu gratis pada 2029. Nah, pernyataan saya di bagian ini yang dipotong dan dihilangkan,” sambungnya.

2. Subsidi energi yang tak tepat sasaran akan dievaluasi dan dialihkan untuk program makan siang gratis

Selanjutnya, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno menegaskan, Prabowo-Gibran akan mengevaluasi pemberian subsidi energi yang tidak tepat sasaran agar tertuju bagi mereka yang berhak menerimanya seperti masyarakat miskin dan kurang mampu.

Ia menegaskan, tidak ada pemangkasan subsidi energi, melainkan efisiensi dengan membatasi orang yang bisa menikmati subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji 3 kilogram (kg).

"Yang saya katakan secara keseluruhan adalah subsidi yang tidak tepat sasaran akan dievaluasi dan penghematannya dapat dialokasikan untuk pembiayaan program APBN lainnya," ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (17/2/2024), dikutip dari Kompas.com.

"Saya tidak pernah mengatakan bahwa subsidi BBM bakal dipangkas, tapi penyaluran subsidi energi perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran," imbuhnya.

Eddy mengungkapkan bahwa alokasi subsidi subsidi energi sebesar 500 triliun pada 2023 dan 350 triliun pada 2024 adalah untuk BBM Pertalite dan elpiji 3 kg.

Di mana, 80 persennya justru dinikmati oleh mereka yang tidak berhak menerimanya seperti masyarakat yang mampu dan juga industri.

"Saya jelaskan bahwa 80 persen subsidi energi yang salah sasaran dan dinikmati mereka yang tidak berhak ini akan diatur kembali agar lebih tepat sasaran, yakni kepada mereka yang tidak mampu dan membutuhkan seperti UMKM," terangnya.

Baca juga: DATA MASUK 100 Persen: Prabowo-Gibran Kuasai 71 Persen Suara di Atu Lintang Aceh Tengah, Anies?

3. Prabowo-Gibran akan menyempurnakan data penerima subsidi energi

Eddy melanjutkan, cara untuk mengatur efisiensi subsidi energi agar tidak salah sasaran yakni dengan menyempurnakan data penerimanya dan diperkuat dengan payung hukum yang menegaskan kriteria masyarakat yang berhak menerima subsidi ini.

Termasuk soal sanksi bagi mereka yang melanggarnya.