SERAMBINEWS.COM - Calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencanangkan program makan siang gratis bila ketika dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.
Program makan siang gratis secara bertahap menyasar semua anak di seluruh Indonesia untuk menuntaskan masalah kurang gizi dan stunting.
Untuk menjalankan program tersebut, Prabowo akan melakukan penyesuaian atau mengevaluasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji 3 kg.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno menyebutkan, evaluasi subsidi BBM dan elpiji 3 kg dilakukan untuk memastikan penerima subsidi tepat sasaran.
Alasan Prabowo akan lakukan evaluasi subsidi BBM dan elpiji 3 kg
Eddy menjelaskan, program subsidi BBM dan elpiji 3 kg yang menelan anggaran besar selama ini dinilai tidak tepat sasaran, karena lebih banyak dinikmati masyarakat mampu.
Bila penyesuaian subsidi dua komoditas tersebut dilakukan, menurut Eddy, anggaran subsidi energi dapat dialihkan ke program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan rakyat, seperti program makan siang gratis.
"Subsidi energi tidak tepat sasaran akan dievaluasi, penghematannya dapat dialokasikan untuk pembiayaan program APBN lainnya," jelas Eddy, melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (17/2/2024).
Lebih lanjut Pimpinan Komisi VII DPR RI ini membeberkan, pada 2023 alokasi subsidi energi, termasuk untuk pertalite dan elpiji 3 kg, mencapai Rp 500 Triliun.
Sedangkan pada 2024, jumlahnya mencapai Rp 350 triliun.
Dari jumlah tersebut, imbuh Eddy, 80 persen subsidi energi justru dinikmati oleh kalangan mampu.
"Padahal subsidi ini semestinya dinikmati orang yang tidak mampu, yayasan di bidang kemanusiaan, dan pengusaha kecil seperti UMKM," ujar dia.
Eddy menjelaskan, ke depan teknis evaluasi subsidi energi bakal dilakukan dengan meninjau ulang data penerima yang lebih tepat sasaran dan lewat regulasi.
"Bagaimana cara mengaturnya? Yaitu menyempurnakan data penerimanya dan diperkuat dengan payung hukum yang menegaskan kriteria masyarakat yang berhak menerima subsidi ini, termasuk soal sanksi bagi yang melanggar," kata dia.
Baca juga: Prabowo Bakal Pangkas Subsidi BBM dan Elpiji 3 Kg demi Makan Siang Gratis, Dewan Pakar TKN Bantah
Kapan program makan siang gratis dimulai?
Terkait kapan program makan siang gratis akan dimulai, kebijakan ini akan berjalan ketika Prabowo dan Gibran dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.
Komandan Tim Komunikasi TKN Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono, mengatakan program tersebut akan dijalankan secara bertahap dengan skala prioritas.
Ia mengingatkan bahwa program makan siang gratis tidak akan langsung diberikan kepada 82,9 juta anak pada 2025 mendatang.
Budisatrio membantah bahwa program makan siang gratis baru akan dimulai pada 2029 sebagaimana isu yang beredar di media sosial.
"Daerah yang paling memungkinkan dan membutuhkan akan diprioritaskan terlebih dahulu pada tahun pertama," jelas Budi dikutip dari Kompas.com, Jumat.
Budi menambahkan, tahun-tahun berikutnya atau 2026, 2027, dan seterusnya jumlah programnya secara bertahap ditambah.
"Sehingga mencapai target maksimal 82,9 juta anak akan menerima program makan siang dan susu gratis pada 2029," kata dia.
Reaksi Dewan Pakar TKN
Menanggapi hal tersebut, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo mengatakan, dirinya sudah mengonfirmasi kabar tersebut kepasa Eddy.
Dia mengatakan, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut tidak pernah menyatakan pemangkasan subsidi energi dan BBM demi program makan siang gratis.
"Saya sudah konfirmasi ke mas Eddy Soeparno, yang bersangkutan tidak pernah mengatakan Prabowo-Gibran akan memangkas subsidi BBM. Apalagi, untuk membiayai program makan siang gratis," kata Drajad saat dihubungi Kompas.com, Jumat (16/2/2024).
Drajad mengatakan, Eddy merupakan pimpinan di Komisi VII DPR yang memiliki mitra kerja di sektor energi. Karenanya, kata dia, Sekjen PAN tersebut memahami efisiensi BBM
"Yang bersangkutan (Eddy Soeparno) pimpinan Komisi 7 DPR, jadi tahu betul di mana sumber peningkatan efisiensi subsidi tanpa harus mengurangi subsidi BBM," ujarnya.
Lebih lanjut, Drajad memastikan, anggaran program makan siang dan susu gratis bukan dari pemotongan pos APBN yang sudah ada.
Program tersebut, kata dia, akan dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan baru yang selama ini belum terkoleksi dan tanpa harus menaikkan tarif pajak.
"Saya pernah sebutkan dua sumber yang relatif kecil yaitu, hak negara yang sudah inkracht. Angkanya dulu minimal Rp 90 triliun, kedua, perubahan satu peraturan yang bisa merilis Rp 116,4 triliun, ini hitungan pertengahan tahun 2023. Sekarang kemungkinan lebih besar," ucap dia.
Baca juga: Drone Emprit Ungkap Kejanggalan Sirekap KPU, Beberkan Mengapa Suara Anies Sempat Melonjak
Baca juga: Jelang Berakhir Pengabdian Mahasiswa, Umuslim Peusangan Turunkan Tim ke Takengon, Ini Lokasinya
Baca juga: Begini Niat Puasa Nisfu Syaban Digabung Qadha Puasa Ramadhan, Simak Penjelasan Buya Yahya
Kompas.com: Alasan Prabowo Evaluasi Subsidi BBM dan Elpiji 3 Kg untuk Makan Siang Gratis