"Keberadaan Pj ini harusnya dipahami dalam bentuk bahwa dia orang yang ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk membangun kepercayaan, kemudian membangun komunikasi dengan semua orang, tidak boleh dia memilih milih orang," imbuhnya.

"Orang Aceh itu karakteristiknya kalau udah dipegang kepala, belum tentu badan dan ekor itu sepakat, jadi itu mentalitas kita secara politik juga demikian," tambah dia.

Askhalani menyayang kan sikap Pj Gubernur yang dinilai tidak pandai merangkul pihak tertentu sehingga berdampak pada APBA 2024.

"Pj itu hanya memegang kepala tapi lupa bahwa ada 81 orang di DPRA itu yang memiliki karakteristik dan hak yang sama, sehingga kemudian pola komunikasi politik ini tidak berjalan dan berimbas pada pelaksanaan anggaran tahun 2024. pungkasnya.

(Serambinews.com/Firdha Ustin)