Alhasil, pasangan Prabowo-Gibran dinyatakan menang dalam Pilpres 2024 ini. 

Nama Teuku Riefky Harsya yang turut disebut Prabowo menjadi sebuah isyarat politik yang perlu dibaca dan disimak dengan baik. 

Sebagai satu-satunya orang Aceh yang namanya disebut oleh Prabowo pada pidato kemenangannya, agaknya posisi dan nilai tawar TRH dalam kancah politik Indonesia hari ini menjadi penting bagi Aceh.

Posisi Nilai Tawar Aceh di Kancah Nasional

Pasca reformasi, Aceh yang kala itu harus bergelut dengan konflik berkepanjangan punya pekerjaan rumah yang besar untuk diselesaikan. 

Presiden Abdurrahman Wahid pernah mempercayakan Hasballah M. Saad sebagai Menteri Hukum dan HAM. 

Posisi Hasballah menjadi strategis bagi Aceh pada masa itu, khususnya dalam menyelesaikan konflik dan upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Aceh ketika konflik.

Gus Dur harus rela lengser dan digantikan oleh Megawati sebagai presiden. Kepemimpinan Megawati tidak memberikan banyak harapan bagi rakyat Aceh.

 Terlebih ketika Megawati memberlakukan darurat militer yang menjadi ingatan kelam bagi banyak warga Aceh.

Saat itu, hubungan Aceh dan kebijakan pemerintah di pusat dalam menangani persoalan Aceh, khususnya konflik, menghasilkan pesimisme di tengah masyarakat terhadap nasib Aceh ke depan.

Baca juga: Haji Uma Pecah Rekor Raih 1 Juta Suara DPD, Kalahkan Perolehan Suara Prabowo dan Ganjar di Aceh

Namun keadaan berubah, ketika SBY dilantik menjadi presiden di tahun 2004, SBY melakukan pendekatan persuasif dalam menyelesaikan konflik Aceh. 

Ketika bencana tsunami terjadi, SBY dengan sigap melakukan proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang sangat sukses. 

SBY juga berhasil membuat GAM berkenan memasuki meja runding dan berhasil menyelesaikan konflik Aceh. 

SBY melalui perdamaian, telah membawa harapan baru bagi rakyat Aceh. Praktis sejak itu, hubungan Aceh dengan pusat pun membaik.

Di masa kepresidenan SBY, beberapa tokoh Aceh dipercaya menjadi menteri. Di periode pertama, Sofyan Djalil dipercaya menjadi Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, Mustafa Abubakar menjadi Menteri BUMN, dan Azwar Abubakar turut dipercaya menjabat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara.