Oleh: Aishah

PEMBANGUNAN jalan tol adalah proses yang melibatkan berbagai kepentingan, termasuk mobilitas, pertumbuhan ekonomi, dan hak-hak individu.

Dalam konteks ini, menemukan keseimbangan yang adil dan transparansi menjadi krusial.

Selain untuk kepentingan publik, hak individu (pemilik lahan) transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembebasan lahan dan kompensasi yang adil, maka pendekatan inklusif menjadi alternatif yang paling mendekati solusi yang lebih baik.

Dalam hal ini pemerintah harus memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik oportunis, dimana isu ini menjadi sensivitas dan dapat terjadi penyalahgunaan wewenang dan etika dalam proses pembebasan lahan.

Etika dalam proses ini adalah fondasi integritas.

Ketika individu menjadi kelompok dan mengarah ke oportunis dan mengabaikan kepentingan publik, atau memprioritaskan keuntungan pribadi, ini sama halnya dengan menghambat pembangunan berkelanjutan dan kepentingan negara atau kepentingan publik.

Dampak dari hal ini adalah memperburuk ketidaksetaraan dalam masyarakat.

Sumber daya dan kesempatan hanya dinikmati segelintir orang, sementara mayoritas masyarakat terpinggirkan.

Potret lain dari fenomena ini adalah berkurangnya kepercayaan publik terhadap institusi dan sistem pemerintah menjadi menurun.

Dan menghambat partisipasi aktif dan kolaborasi dalam memajukan kepentingan bersama.

Maka oportunis dapat memicu ketegangan sosial, konflik dan ketidakstabilan.

Perilaku yang dapat mereduksi oportunis penting untuk memperkuat kesadaran akan kepentingan bersama dan memastikan transparansi, serta penegakan hukum yang tegas.

Ketika individu dan kelompok hanya memperhatikan keuntungan diri sendiri, dampaknya sangat signifikan.

Pemimpin yang berintegrasi memiliki peran sentral dalam mengelola proses pembebasan lahan untuk pembangunan tol.