Sehingga mereka memilih mengawal hingga pendaftaran peserta Pilkada, untuk memastikan RUU Pilkada tak dilaksanakan secara diam-diam dan KPU menggunakan keputusan MK.

Mahasiswa juga ingin memastikan jika proses demokrasi di Indonesia dijalankan dengan benar.

Aksi ini memang sejak awal sudah tegang, dengan diwarnai saling dorong antara mahasiswa dan polisi, karena mahasiswa berusaha merangsek masuk ke dalam ruang sidang DPRA. Pasalnya, tidak ada satupun pimpinan DPRA yang menemui mahasiswa.

Pantauan Serambinews.com, mahasiswa mulai mendatangi gedung DPRA mulai pukul 16:00 WIB.

Mereka datang bergelombang dalam beberapa kelompok. Peserta aksi memarkir kendaraan di gedung BCA Syariah (depan BSI Syariah).

Lalu mahasiswa berjalan kaki sambil berorasi ke Gedung DPRA.

Terlihat dari jas almamater, peserta aksi didominasi oleh mahasiswa Universitas Syiah Kuala, Universitas Serambi Mekkah dan UIN Ar Raniry.

Meskipun juga ikut bergabung sejumlah kampus lain dan perwakilan CSO/Organisasi masyarakat sipil.

Sesampai DPRA, mahasiswa sempat dihadang masuk oleh polisi.

Namun setelah adanya negosiasi dan aksi dorong-dorong gerbang, mahasiswa pun diperbolehkan masuk ke halaman gedung dan berorasi.

Dalam aksinya, mereka menolak RUU Pilkada, yang dinilai telah merusak nilai-nilai demokrasi.

Ketidakhadiran Pimpinan DPRA memang membuat mahasiswa tak puas.

Ditambah lagi adanya kekhawatiran dan tidak percaya terhadap DPR RI yang telah membatalkan RUU Pilkada.

Keputusan mahasiswa yang ingin bermalam di DPRA dibubarkan polisi, hingga berakhir ricuh.

Juru Bicara Aksi, Habibi menyampaikan, dalam aksi itu mereka membahas tentang demokrasi Indonesia yang telah dirusak oleh Presiden Jokowi beserta rezimnya.