Laporan Khalidin Umar Barat I Subulussalam
SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM - Sejumlah perusahaan pemilik Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan dan Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) di Kota Subulussalam dan Aceh Singkil, tercatat sebagai penyumbang setoran pajak terbesar sepanjang tahun 2023.
Hal itu disampaikan Kepala KPP Pratama Subulussalam, Agung Saptono Hadi pada acara “Forum Konsultasi Publik dan Sosialisasi Anti Korupsi” yang berlangsung, Kamis (17/10/2024), di Lantai II Gedung KPP Pratama Subulussalam, Jl Teuku Umar Penanggalan.
Atas hal tersebut, KPP Pratama Subulussalam memberikan apresiasi dalam kegiatan bertajuk "Apresiasi dan Penghargaan Wajib Pajak 2024".
Perusahaan perkebunan dan PMKS pembayar pajak terbesar tersebut antara lain PT Asdal Prima Lestari (APL), PT Delima Makmur, dan PT Laot Bangko.
Kemudian, PT Singkil Sejahtera Makmur (SSM), PT Samudera Sawit Nabati (SSN), serta PT Bangun Sempurna Lestari (BSL).
Untuk wajib pajak perorangan, diberikan apresiasi kepada Suyitno, H Adri, SKM, dan sejumlah WP lainnya.
Lalu, untuk badan diberikan kepada Bank Aceh Syariah Subulussalam, PWI Kota Subulussalam, dan Bank Syariah Indonesia Subulussalam.
Kemudian, Bank Aceh Syariah Aceh Singkil, BPKD Subulussalam, dan BPKD Aceh Singkil.
Pada kesempatan itu, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Subulussalam, Agung Saptono mengatakan, pihaknya menetapkan target penerimaan pajak pada tahun 2024, sebesar Rp 360 miliar.
Pihaknya optimis mampu merealisasikan target tersebut.
Dikatakannya, wilayah kerja KPP Pratama Subulussalam adalah meliputi tiga daerah, yakni Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kabupaten Aceh Tenggara.
Dari ketiga wilayah ini, untuk sektor unggulan penyumbang penerimaan pajak adalah sektor perkebunan dan industri kelapa sawit.
Sementara dalam dialog dengan wajib pajak, muncul sejumlah saran dan masukan kepada DJP melalui KPP Pratama Subulussalam.
Hal itu sebagaimana disampaikan Julihardi dari Bank Aceh Syariah Subulussalam.
Julihardi meminta agar pihak KPP Pratama Subulussalam menggencarkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
Julihardi juga meminta adanya reward terhadap masyarakat yang taat dalam membayar pajak sehingga menjadi motivasi bagi mereka.
Hal senada disampaikan Indra Gunawan, Pimpinan Cabang PT BAS.
Dia mengatakan, adakalanya masyarakat atau pelaku usaha takut saat didatangi orang pajak.
Indra menyarankan, agar DJP melalui KPP Pratama merekrut pegawainya dari warga setempat agar memudahkan interaksi dengan masyarakat.
Berbagai masukan terus bergulir disuarakan para wajib pajak kepada KPP Pratama untuk perbaikan di masa mendatang, terlebih soal edukasi dan sosialisasi.(*)