SERAMBINEWS.COM - Selama masa tenang dan dua hari lagi menjelang hari H Pilkada 2024, Sekretaris Jenderal DPP Partai Aceh (PA), H Kamaruddin Abubakar atau Abu Razak, mengeluarkan instruksi khusus.

Instruksi itu ditujukan kepada seluruh kader dan simpatisan partai politik, maupun relawan pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh nomor urut 2, Muzakir Manaf-Fadhullah (Mualem-Dek Fadh).

Dalam instruksinya, Abu Razak meminta kader, simpatisan dan relawan untuk menahan diri dan tidak mudah terpancing provokasi pihak tertentu yang ingin mengacaukan pilkada damai.

Sebaliknya, dia meminta tim pemenangan dan relawan tetap bekerja maksimal sesuai dengan arahan untuk menjemput kemenangan Mualem-Dek Fadh.

“Peugah lage but, pu but laju lage na (bicara sesuai kerja dan kerjalah seperti adanya),” imbau Abu Razak dalam siaran pers Badan Pemenangan Aceh (BPA) Mualem-Dek Fadh, Senin (25/11/2024).

Didampinggi Muhammad Saleh selaku Juru Bicara Pemenangan Mualem-Dek Fadh, Abu Razak juga menegaskan bahwa pihaknya tunduk dan patuh pada aturan.

Juga patuh pada seruan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo serta Wapres RI Gibran Rakabuming, agar semua pihak menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban menjelang, saat, dan usai Pilkada Serentak 2024.

Baca juga: Polres Pidie Turunkan 419 Personel Disebarkan Amankan 882 TPS Pilkada di 23 Kecamatan 

Baca juga: Banjir, KIP Aceh Singkil Siapkan 15 Lokasi Alternatif TPS, Ini Tempatnya, Dipakai di Pilkada Lusa

Hanya saja lanjut Abu Razak lagi, dalam situasi dan kondisi seperti saat ini, berbagai kemungkinan bisa saja terjadi dan dilakukan pihak tertentu yang tidak senang Pilkada 2024 di Aceh berlangsung aman dan tertib.

Ini sejalan dengan berbagai provokasi yang dilakukan pihak tertentu sebelumnya, baik aksi pembakaran maupun berita-berita hoaks di media sosial.

Namun untungnya itu tak membuat rakyat Aceh terpancing dan mudah percaya.

“Sejak dua bulan lalu, Badan Pemenangan Aceh Mualem-Dek Fadh banyak menerima berbagai laporan dugaan dan potensi yang akan dilakukan pihak tertentu,"

"Tujuannya, menciderai rasa keadilan, keamanan dan ketertiban Pilkada Aceh 2024,” ungkap Abu Razak. 

“Karena itu saya mengimbau kepada seluruh tim pemenangan dan relawan, baik di provinsi, kabupaten/kota hingga gampong-gampong untuk sabar dan tidak mudah terprovokasi serta selalu mawas diri,” pinta Abu Razak.

BPH Mualem-Dek Fadh dalam rilisnya juga mengutip pernyataan dari Panwaslih Aceh yang menyebutkan 25 indikator kerawanan yang perlu diantisipasi penyelenggara pemilu, guna mencegah pelanggaran di tempat pungutan suara (TPS) yang dianggap rawan pada Pilkada 2024.

Baca juga: Polres Aceh Utara Turunkan 374 Personel Pengamanan 691 TPS dalam 15 Kecamatan

Baca juga: Remaja Nagan Raya Korban Tertembak Senapan Angin Masih di RSUZA Banda Aceh, Polisi Selidiki Penyebab

Panwaslih menyebutkan ada enam indikator TPS rawan dengan kategori paling banyak terjadi. Potensi pelanggaran di antaranya penggunaan hak pilih, terutama pada 3.329 TPS yang terdapat pemilih disabilitas di Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Sebanyak 2.777 TPS terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat, seperti sudah meninggal dunia, serta alih status menjadi TNI dan Polri. 

Serta TPS dengan kerawanan pemilih pindahan, domisili penyelenggara berasal dari luar TPS, tidak ada jaringan internet, dan pemilih memenuhi syarat, tetapi tidak masuk DPT.

Berikutnya, 16 indikator potensi TPS rawan yang paling banyak terjadi. Di antaranya sebanyak 234 TPS dengan kendala aliran listrik, 224 TPS didirikan di wilayah rawan bencana, 45 TPS dengan riwayat kekurangan logistik, 181 TPS sulit dijangkau, dan 203 TPS pernah dilakukan pemungutan suara ulang.

Selanjutnya, 46 TPS di dekat lembaga pendidikan yang berpotensi mempengaruhi pilihan pemilih, 149 TPS dengan riwayat praktik politik uang, 96 TPS pernah terjadi intimidasi, 36 TPS di wilayah rawan konflik, serta lainnya.

Selain itu, ada tiga indikator potensi TPS rawan yang tidak banyak terjadi, tetapi tetap perlu diantisipasi, di antaranya 63 TPS dengan riwayat SARA, 42 TPS pernah terjadi penyelenggaranya berkampanye untuk pasangan calon, dan 14 TPS dengan riwayat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara.

“Nah, berat dugaan berbagai celah tersebut akan digunakan para provokator untuk menyulut konflik yang ada,” duga Abu Razak.

Minta ASN Netral

Terkait posisi ASN dan pejabat serta karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Abu Razak menekankan agar tetap netral. 

Baca juga: Ahli ITB Ungkap Efek Minum Air Galon, Isi Ulang dan Air PDAM yang Direbus, Mana yang Lebih Aman?

Baca juga: RKB Aceh Utara Persiapkan 2.480 Saksi di TPS, F Rozi: Jika Ada Intimidasi Segera Lapor

Abu Razak sepakat dengan hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (Rakorpimda) se-Aceh di Hotel The Pade, Aceh Besar, Kamis (21/11/2024). Termasuk, hasil rapat Pj Gubernur Aceh Safrizal dengan Komisi II DPR RI di Jakarta.

Begitupun, sejak dua bulan lalu, pihaknya sudah mendeteksi dan memetakan sejumlah oknum pejabat BUMD dan Pemerintah Aceh, termasuk Pj Bupati/Wali Kota di Aceh, yang diduga berpihak atau melakukan mobilisasi pengaruh serta dukungan kepada salah satu paslon.

“Kami sudah memiliki data lengkap mengenai siapa saja dari mereka,"

"Karena itu, saya minta segera berhenti dan bersikaplah netral sebagai ASN dan pejabat BUMD, tentukan hak pilih sesuai hati nurani,” tegas Abu Razak.(*)