Saya pikir-pikir, saya lihat di lapangan tidak ada makna sekalipun, melakukan barcode, menempelkan stiker. Maka saya ambil kesimpulan hari ini adalah menghapuskan semua barcode yang ada di SPBU khususnya Aceh. Muzakir Manaf, Gubernur Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem bakal mencabut aturan yang mengatur pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Aceh dengan sistem kode batang atau barcode. Mualem menilai pemberlakuan sistem barcode untuk pembelian BBM di SPBU-SPBU yang ada di Aceh sangat mempersulit dan menyusahkan masyarakat. 

“Pada kesempatan ini saya ingin menggarisbawahi adalah, karena sesuai dengan sumpah tadi kami ingin mensejahterakan rakyat, menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat. PR hari ini adalah semua SPBU yang ada di Aceh tidak istilah lagi ada barcode,” kata Mualem. 

Pernyataan tersebut disampaikan Mualem saat memberikan sambutan seusai dilantik sebagai Gubernur Aceh periode 2025-2030 dalam rapat paripurna istimewa, di gedung utama DPRA, Banda Aceh, Rabu (12/2/2025).

“Mohon digarisbawahi semua, siapa saja yang ingin isi minyak, tetap terus. Karena tidak jadi masalah lagi kepada masyarakat. Bapak Menteri Dalam Negeri, bapak Jusuf Kala ini (barcode BBM) suatu masalah di Aceh kadang orang (masyarakat) mau bakar SPBU dengan (gara-gara) barcode itu,” ujarnya. 

Mualem juga menilai, pemberlakuan barcode untuk pembelian BBM di SPBU selama ini tidak bermakna sama sekali terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh, sehingga tidak perlu dilanjutkan. 

“Saya pikir-pikir, saya lihat di lapangan tidak ada makna sekalipun, melakukan barcode, menempelkan stiker. Maka saya ambil kesimpulan hari ini adalah menghapuskan semua barcode yang ada di SPBU khususnya Aceh,” ungkap Mualem.

Sementara itu, Ketua DPRA Zulfadli alias Abang Samalanga mengingatkan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah (Dek Fadh) saling menjaga keharmonisan demi pembangunan Aceh yang lebih baik.

“Sangat penting juga antara gubernur dan wakil gubernur harus bersinergi dan harmonis selalu untuk mewujudkan pembangunan Aceh ke depan,” kata Zulfadli dalam sambutannya pada prosesi pelantikan.

Ia menyampaikan, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang dilaksanakan di dalam rapat paripurna DPRA merupakan suatu kehormatan bagi Aceh. Menurutnya, momen pelantikan yang berbeda dengan provinsi lain tersebut merupakan bagian dari keistimewaan dan kekhususan Aceh. 

“Kami menaruh dan ingin menyampaikan bahwa pemerintahan yang baik pastilah menghendaki  adanya hubungan yang saling mendukung dan mampu bersinergi antara legislatif dan eksekutif, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan secara efektif,” jelasnya.

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, jelas Zulfadli, akan diwujudkan melalui kebijakan yang terukur dengan berpedoman pada azas-azas umum pemerintahan yang baik berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Selain itu, kata dia, sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia ditegaskan bahwa pemerintahan daerah dijalankan oleh dua lembaga yaitu kepala daerah dan DPRD, keduanya adalah lembaga yang dipilih langsung oleh rakyat 

“Oleh karena itu penting bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh bersama-sama DPRA harus berkomunikasi dengan baik untuk membangun Aceh menjadi lebih baik sesuai dengan kehendak dan harapan masyarakat Aceh,” ungkapnya.(ra)

Mendagri: Rawat Stabilitas Politik Aceh

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah (Dek Fadh) dapat merawat stabilitas politik dan keamanan yang selama ini sudah terjaga dengan baik di Aceh. 

“Tidak mudah menjaga itu, menjaga politik yang stabil dan situasi yang aman. Kita sudah pernah pengalaman pahit di sini, yang semua masyarakat Aceh merasakannnya. Apalagi timbul korban, penyelesaiannya tidak mudah,” kata Tito Karnavian. 

Permintaan tersebut disampaikan Tito saat memberikan sambutan usai melantik Mualem-Dek Fadh sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025-2030 dalam rapat paripurna istimewa DPR Aceh, di gedung utama DPRA, Banda Aceh, Rabu (12/2/2025).

Tito mengaku bersyukur adanya perjanjian damai antara Aceh dan RI. Menurutnya, keamanan yang lahir berkat perjanjian tersebut harus terus dipupuk dan dijaga, sebab keamanan dan stabilitas politik merupakan instrumen penting untuk kemajuan Aceh. “Dan yang dilantik saat ini sebagai gubernur bapak Muzakir Manaf salah satu pelaku sejarahnya untuk perdamaian itu,” ujarnya.

Tito juga menekankan bahwa saat ini modal terpenting bagi Aceh bukanlah sumber daya alam yang hebat atau sumber daya manusia yang pintar, tetapi yang terpenting adalah kondisi stabilitas politik dan keamanan. 

Ia menilai, kondisi politik yang tidak stabil akan menyulitkan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga berpengaruh pada tidak jalannya visi dan misi untuk mensejahterakan masyarakat. 

“Oleh karena itulah, ini modal terpenting yang menurut saya karena tanpa itu (stabilitas politik) apa pun juga inovasi, keinginan, visi misi, mau memajukan rakyat tidak akan terbentuk karena pembangunan enggak jalan,” ungkapnya. 

Di sisi lain, Tito mengapresiasi pergerakan positif yang terus ditunjukkan Aceh seperti pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia yang berada di atas rata-rata nasional. Tito berjanji pemerintah pusat akan terus memberi dukungan semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat Aceh, serta juga akan mendukung penuh komitmen gubernur dan wakil gubernur untuk memajukan rakyat. 

“Karena itulah tujuan sebenarnya lahirnya negara untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan juga memberikan keadilan,” pungkasnya.(ra)