SERAMBINEWS.COM, TEL AVIV - Kabinet Israel mengumumkan rencana untuk menduduki Jalur Gaza hingga waktu yang tidak ditentukan.

Keputusan ini diambil oleh pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam rapat kabinet, Senin (5/5/2025).

Pejabat-pejabat Israel tidak menjelaskan apa tujuan akhir dari pendudukan tersebut.

Tel Aviv juga enggan menjelaskan apakah mereka akan kembali membangun permukiman ilegal seperti saat menduduki Gaza pada 1967-1993.

Israel sebenarnya telah menduduki wilayah Palestina yang tersisa yaitu Tepi Barat yang meliputi Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza, sejak 1967.

Israel keluar dari Gaza pada 2005, namun tetap mengendalikan perbatasan darat, udara, dan laut wilayah Palestina tersebut.

Pada 2007, Israel menerapkan blokade atas Gaza setelah Hamas berkuasa. Blokade tersebut berlaku hingga saat ini.

Pada 19 Juli 2024, Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina, ilegal.

Netanyahu menyebut penduduk Gaza akan "dipindahkan demi keamanan sendiri" selama proses pendudukan.

Dia menegaskan keputusan ini membuat pasukan Israel tidak akan hanya meluncurkan operasi militer dan mundur, tetapi tetap berjaga di wilayah Palestina tersebut.

"Tujuannya berkebalikan dari itu," kata Netanyahu, dikutip Al Jazeera.

Rencana pendudukan ini ditetapkan pemerintah Israel usai mengumumkan perluasan operasi militer di Jalur Gaza.

Kabinet Netanyahu sebelumnya mengumumkan akan memanggil ribuan tentara cadangan untuk menambah kekuatan serangan ke Gaza.

Pejabat senior Hamas, Mahmoud Mardawi, mengecam rencana pendudukan Israel dan menyebut pihaknya hanya akan membebaskan tawanan jika Tel Aviv setuju gencatan senjata komprehensif dan penarikan pasukan dari Gaza.

"Rakyat kami tidak punya pilihan selain mencapai perjanjian komprehensif yang menjamin keamanan dan keselamatan rakyat kami," kata Mardawi.