Warga mendesak agar pemerintah bersama aparat kepolisian menindak tegas warung-warung yang menjual gas bersubsidi melebihi harga eceran tertinggi (HET).

Permasalahan gas 3 Kg di Sabang bukan hanya soal pasokan, tetapi lebih pada persoalan aksesibilitas, pemerataan, dan pengawasan distribusi.

Ketidakseimbangan antara jumlah pangkalan dan sebaran penduduk menyebabkan anomali, di mana warga kesulitan mendapat gas resmi, sementara pengecer liar justru leluasa berjualan.

Masyarakat menilai penataan ulang distribusi sangat diperlukan, termasuk membuka pangkalan baru, memperjelas kuota, serta mengusut dugaan penyimpangan yang menyebabkan gas bersubsidi jatuh ke tangan yang tidak berhak. (*)