Laporan Rizwan I Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKa MAKMUE - Bupati Nagan Raya, Dr TR Keumangan menegaskan bahwa kehadiran jajaran Pemkab Nagan Raya ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan bentuk nyata dukungan terhadap kebijakan nasional di bidang kepegawaian.

“Audiensi dengan Kepala BKN dan jajarannya ini sangat bermanfaat bagi kami dalam rangka penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan di bidang kepegawaian,” ujar Bupati TRK--sapaan TR Keumangan.

Bupati mengatakan itu saat menghadiri audiensi yang diselenggarakan BKN di Aula BKN Pusat, Jakarta, Kamis (3/7/2025). 

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Gubernur Aceh, H Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem, serta seluruh bupati dan wali kota dari Provinsi Aceh.

Rombongan kepala daerah dari Aceh itu disambut  pimpinan BKN Pusat dan mengikuti audiensi yang membahas tindak lanjut hasil seleksi CPPPK Tahap II T.A 2024 serta pengelolaan manajemen kepegawaian lainnya. 

Bupati TRK didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Ir H Ardimartha, Kepala BKPSDM, Zulfikar Irhas, Sekretaris BKPSDM, Said Azman, Kabid Mutasi dan Inka, Nasrun, serta Kabag Prokopim, Arafik Karim.

"Bersama Bapak Gubernur Aceh, kami juga mendorong agar calon PPPK dari berbagai kategori segera mendapat kejelasan dari pemerintah pusat karena pengabdiannya dibutuhkan oleh daerah," sebutnya. 

TRK menambahkan bahwa pertemuan tersebut memberi banyak wawasan, terutama terkait arah kebijakan kepegawaian nasional dan pengembangan kualitas manajemen ASN di tingkat daerah.

“Banyak pemahaman yang kami dapatkan, khususnya dalam mempercepat transformasi digital layanan kepegawaian yang kini menjadi salah satu program nasional,” jelas TRK.

Pada kesempatan tersebut, Bupati TRK juga menyerahkan cinderamata berupa lambang daerah dan gelang dari batu giok kepada Kepala BKN RI, Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh sebagai simbol persahabatan dan sinergi antarlembaga.

Sementara itu, Kepala BKN menekankan kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat yang berwenang (PYB) se-Aceh tentang pentingnya keselarasan arah kebijakan kepegawaian nasional dan manajemen talenta yang efektif di setiap instansi.

"BKN berperan sebagai pengelola sumber daya ASN secara nasional, dengan peran strategis seperti manajer SDM dalam organisasi, kami ini HRD-nya ASN Indonesia," kata Zudan. 

Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya siap mendorong berbagai kebijakan afirmatif yang berpihak kepada daerah, termasuk Aceh, selama sesuai dengan regulasi nasional.

“Aceh memiliki karakteristik tersendiri. Kami mendengar, memahami, dan siap memfasilitasi aspirasi daerah sepanjang sejalan dengan prinsip meritokrasi dan good governance,” imbuh Prof Zudan. 

Rangkaian kegiatan ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama antara Gubernur Aceh, para bupati, dan wali kota se-Aceh, serta pimpinan BKN RI.

Penandatanganan ini menjadi simbol sinergi dan dukungan penuh terhadap agenda nasional reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola manajemen ASN yang profesional, modern, dan berbasis kompetensi.(*)