“Ini adalah langkah strategis untuk memperkuat ekonomi rakyat dan mendorong kemandirian daerah.” CUT HUZAIMAH, Kepala Distanbun Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh, Cut Huzaimah, mengimbau seluruh stakeholder terkait agar tak lagi mengirimkan produksi karet mentah dari seluruh kabupaten di Aceh, terutama dari kawasan barat dan selatan, ke luar daerah provinsi.

Hal tersebut, menurutnya, sejalan dengan kehadiran pabrik pengolahan karet di Aceh Barat yang sudah siap mengelola bahan baku karet untuk kepentingan ekonomi rakyat Aceh. “Produksi karet Aceh tidak boleh lagi dijual dalam bentuk bahan mentah ke luar daerah. Kita harus mengolahnya di sini, agar manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat Aceh,” ujar Cut Huzaimah, Rabu (6/8/2025).

Kebijakan menahan bahan baku karet agar tidak keluar dari Aceh adalah langkah strategis untuk mendukung hilirisasi industri, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat di sekitar sentra produksi karet.

“Kita sudah punya pabrik karet di Aceh Barat, kenapa bahan bakunya harus dijual ke luar? Ini kesempatan kita untuk membangun ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat Aceh,” tegasnya.

Pabrik karet yang dimaksud adalah pabrik milik PT Potensi Bumi Sakti (PBS) yang diresmikan pada 8 Juli 2025 lalu, di Gampong Glee Siblah, Kecamatan Woyla, Aceh Barat. Pabrik ini berdiri di atas lahan seluas 25 hektar dan mampu mengolah hingga 2.500 ton karet kering per bulan. 

Cut Huzaimah menjelaskan, kehadiran pabrik ini merupakan tonggak penting bagi Aceh dalam membangun industri berbasis komoditas lokal. Selain menciptakan lapangan kerja bagi ribuan masyarakat sekitar, pabrik ini juga menjadi model percepatan hilirisasi di sektor-sektor lain.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung keberlanjutan pabrik ini. Keamanan dan stabilitas harus dijaga agar iklim investasi di Aceh tetap kondusif. Jika bahan baku terus dibiarkan keluar, maka Aceh hanya akan menjadi penyedia bahan mentah tanpa menikmati nilai tambah industrinya,” ujarnya.

Ia menekankan, bahwa imbauan tersebut sejalan dengan visi nasional tentang hilirisasi industri yang menekankan pentingnya mengolah hasil bumi di daerah asal, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Praktik ekspor bahan mentah yang selama ini terjadi dinilai merugikan daerah penghasil dan membuat Aceh kehilangan potensi pendapatan yang besar,” tuturnya.

Distanbun Aceh, lanjutnya, juga akan menyusun strategi untuk mengintegrasikan rantai pasok industri karet di Aceh agar lebih efisien dan kompetitif. Ia menyebutkan bahwa selain pabrik karet, Gubernur Aceh bersama Arsari Group telah menginisiasi berbagai proyek industri lainnya, termasuk usulan pembangunan pabrik penggilingan gabah di Aceh Utara, untuk mengolah hasil pertanian lokal secara mandiri.

“Konsep hilirisasi ini bukan hanya untuk karet, tapi juga untuk hasil bumi lainnya. Sesuai arahan Bapak Gubernur, kita ingin memastikan agar produk pertanian dan perkebunan dari Aceh bisa diolah di Aceh sendiri. Ini adalah langkah strategis untuk memperkuat ekonomi rakyat dan mendorong kemandirian daerah,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Distanbun Aceh juga akan berkoordinasi dengan lintas sektor dan mendorong adanya regulasi pendukung agar seluruh rantai produksi karet di Aceh berjalan terintegrasi dari hulu ke hilir. “Kita harus pastikan agar kebijakan ini berjalan, dan seluruh ekosistem industri karet di Aceh bisa tumbuh optimal untuk kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.(ra)