Laporan Masrian Mizani I Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE – Keuchik Geulumpang Payong, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Khairuddin meminta agar penyaluran bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat maupun distribusi beras dari Bulog mengacu pada data yang dimiliki pemerintah gampong. 

Ia menilai, selama ini banyak bantuan tidak tepat sasaran karena kurangnya koordinasi dalam proses pendataan. 

"Harusnya sebelum bansos itu disalurkan ke penerima, alangkah baiknya terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan koordinasi dengan aparatur gampong," kata Khairuddin kepada wartawan, Selasa (12/8/2025).

Khairuddin juga mengatakan, bahwa selama ini bantuan dari pusat seperti bansos pangan nontunai, bansos PKH, dan PIP, kerap diterima oleh warga yang secara ekonomi tergolong mampu, sementara warga miskin justru terlewatkan.

"Selama ini, banyak yang tidak tepat sasaran penyaluran bantuan bansos dari pusat,” ungkap dia. 

“Terkadang orang kaya pun juga dapat, akibat data warga yang disampaikan tidak koordinasi dengan pemerintah gampong," ujar Keuchik Khairuddin. 

Baca juga: Info Bansos BPNT Agustus 2025, Segera Cek Daftar Penerima, Dapat Rp600 Ribu

Ia mengaku, selama ini sering merasa heran ketika nama-nama penerima bantuan muncul tanpa sepengetahuan mereka sebagai aparatur gampong.

"Kami di gampong kadang-kadang merasa aneh ketika nama penerima bansos muncul,” beber dia. 

“Banyak warga miskin tidak ada dalam data itu. Karena data bukan dari kami," imbuhnya.

Senada dengan itu, Keuchik di Kecamatan Tangan-Tangan, M Ali juga menyampaikan keprihatinannya atas ketidaksesuaian data penerima bantuan yang berujung pada kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

"Kadang warga datang ke kantor desa mempertanyakan kenapa mereka tidak dapat bantuan, padahal kondisi mereka jauh lebih susah dibanding yang menerima,” terang dia. 

“Kami jadi serba salah, karena data itu bukan dari kami," kata Ali.

Baca juga: Anomali Penerima Bansos, Temuan PPATK: Banyak yang Punya Saldo diatas Rp 50 Juta hingga Pegawai BUMN

Ia menegaskan, bahwa pemerintah gampong memiliki perangkat dan mekanisme yang lebih dekat dengan warga.

Sehingga proses verifikasi dan validasi data bisa dilakukan secara lebih akurat dan adil.

"Kalau data diambil dari gampong, kami bisa pastikan siapa yang benar-benar layak,” tandas keuchik. 

“Kami tahu kondisi rumahnya, penghasilannya, bahkan kadang tahu apakah dia punya tanggungan atau tidak," ujarnya.(*)