Penanganan Pemerintah Dinilai Lamban, HAM Desak Bantuan Internasional untuk Banjir Aceh

Ringkasan Berita:

• Penanganan pascabanjir oleh pemerintah dinilai lamban
• Untuk itu perlu segera intervensi dan bantuan dunia internasional dalam penanganan pascabanjir di Aceh
• Melambungnya harga bahan pokok setelah banjir juga sangat menyengsarakan masyarakat di Aceh

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Aktivis Hak Asasi Manusia atau HAM dan perwakilan anak korban pelanggaran HAM berat Aceh, Farhan Syamsuddin, menilai penanganan pemerintah pascabanjir Aceh lamban.

Karena itu, menurutnya, dalam penanganan ini, dibutuhkan segera intervensi dan bantuan internasional untuk pemulihan pascabanjir yang memporak-porandakan sejumlah wilayah di Aceh.

Baca juga: Mualem Tinjau Distribusi Logistik Pasca Banjir di Pelabuhan Krueng Geukueh Aceh Utara

Dengan demikian, masyarakat berdampak akan normal kembali beraktivitas untuk menata hidup yang baru. Selain itu, saat ini aktivitas belajar mengajar di sekolah masih lumpuh total, yang harus cepat diakhiri. 

"Saya menilai respons pemerintah lamban dan tidak maksimal. Untuk itu, saya mendesak adanya intervensi dan bantuan internasional," kata aktivis HAMperwakilan anak korban pelanggaran HAM berat Aceh, Farhan Syamsuddin, kepada Serambinews.com, Kamis (4/12/2025).

Baca juga: Bupati Sarjani dan Istri Bermalam di Blang Pandak Tangse, Tidur di Pengungsian & Masak Kuah Pliek U

Dikatakan, saat ini kondisi di lapangan sangat memprihatinkan. Masyarakat yang terdampak membutuhkan bantuan segera, yang pemulihannya tidak mampu dipenuhi secara optimal oleh otoritas lokal maupun pusat.

"Pemerintah daerah dan pusat terlihat lamban dan tidak mampu menangani bencana ini secara maksimal. Kami membutuhkan bantuan internasional untuk memastikan sejumlah korban mendapatkan hak-hak dasar korban banjir," ujarnya.

Baca juga: Akses Darat Lumpuh, Harga Udara Melonjak, YARA Sorot Dugaan Permainan Tarif di Aceh

Kata Farhan, ia melayangkan kritik itu di tengah musibah banjir Aceh, sekaligus di saat yang sama juga menyebabkan harga kebutuhan pokok melonjak drastis.

Tentunya kondisi itu menambah beban penderitaan masyarakat. Sebab, masyarakat masih berduka pasca banjir terjadi. 

Baca juga: Dayah Jeumala Amal Sumbang 100 Juta untuk Korban Banjir dan Longsor Pidie Jaya

Di sisi lain, kata Farhan, dirinya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran TNI-Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pidie Jaya, hingga sejumlah relawan yang telah bekerja tanpa lelah di garis depan. 

Baca juga: Pemda di Aceh Diminta Salurkan Beras CPP untuk Korban Banjir, Stok Masih Melimpah

Menurutnya, dedikasi mereka sangat membantu meringankan beban korban bencana di tengah keterbatasan respons pemerintah yang lebih terstruktur.

Kata Farhan, sebelumnya, Menteri Pertahanan atau Menhan Sjafrie Sjamsuddin sempat turun langsung ke lokasi banjir di Pidie Jaya, Aceh, untuk memastikan penanganan warga terdampak dilakukan dengan cepat. 

Baca juga: Siklon Tropis Senyar 2025 dan Momentum Aceh, Sumut, Sumbar Maju

Bahkan, Menhan menyindir lambannya respons pihak tertentu dengan menekankan bahwa yang dibutuhkan adalah aksi nyata, bukan hanya rapat.

Kata Farhan, pernyataan itu diharapkan dapat memicu perhatian lebih serius dari berbagai pihak, termasuk komunitas internasional, untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang cepat dan tepat sasaran bagi korban banjir di Aceh. (*)