Selasa, 28 April 2026

Banjir Landa Aceh

ISAJA Minta Presiden Prabowo Berkantor di Aceh Sementara 

Aliansi Santri Aceh Jaya (ISAJA) mengapresiasi kehadiran langsung Presiden Republik Indonesia yang untuk ketiga kalinya turun ke Aceh.

|
Penulis: Riski Bintang | Editor: Muhammad Hadi
Serambinews.com/HO/Dok. BPMI Setpres
KUNJUNGI KORBAN BANJIR - Presiden Prabowo Subianto didampingi Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem saat mengunjungi korban banjir di Posko Pengungsian, Jembatan Aceh Tamiang, Aceh Jumat (12/12/2025). 

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Riski Bintang | Aceh Jaya

SERAMBINEWS.COM, CALANG - Aliansi Santri Aceh Jaya (ISAJA) mengapresiasi kehadiran langsung Presiden Republik Indonesia yang untuk ketiga kalinya turun ke Aceh. 

Kunjungan tersebut sekaligus mempertegas betapa serius dan memburuknya krisis sosial kemanusiaan yang kini melanda berbagai wilayah di Aceh. 

Namun temuan lapangan justru terbalik dan menunjukkan dengan jelas bahwa penanganan bencana berlangsung lamban, tidak terkoordinasi, dan jauh dari standar nasional tanggap darurat.

Desakan agar Presiden RI berkantor sementara di Sumatra khususnya di Aceh mencuat setelah pernyataan kontroversial Kepala BNPB yang menyebut bahwa bencana di Sumatra “tidak separah di media”. 

Pernyataan tersebut bukan hanya tidak sensitif, tetapi juga bertentangan dengan kenyataan ribuan warga masih terisolasi, ratusan fasilitas umum rusak, dan bantuan dasar belum tersalurkan secara layak.

Di Aceh Tamiang, tenda dan fasilitas penanganan bencana dari BNPB bahkan baru dipasang menjelang kedatangan Presiden.

Baca juga: Jangka Bireuen Porak-poranda, 46 Rumah Hilang, 2.682 Rusak, Fasilitas Umum dan Boat Nelayan Hancur

Fakta ini memperlihatkan lemahnya keseriusan pemerintah, buruknya koordinasi, serta gagalnya mekanisme respon cepat sebelum situasi berkembang menjadi krisis kemanusiaan berkepanjangan.

Situasi semakin diperburuk oleh pernyataan Menteri Sosial RI terkait perizinan penggalangan donasi, yang justru menambah hambatan bagi ratusan relawan dan lembaga kemanusiaan di lapangan.

Masyarakat sedang berjuang

Birokrasi yang kaku dan tidak peka terhadap kondisi darurat telah menghambat masuknya bantuan, termasuk dari pihak internasional.

Sementara masyarakat sedang berjuang bertahan, Aceh juga menghadapi krisis listrik, kelangkaan LPG, dan terhentinya berbagai aktivitas ekonomi.

Lebih ironis lagi, di sejumlah jembatan putus ditemukan praktik pemerasan oleh oknum pengelola jasa penyebrangan darurat.

Relawan dan pengungsi yang sedang dalam kondisi terdesak dipaksa membayar, sementara pemerintah daerah maupun pusat tampak abai membiarkan praktik tidak manusiawi itu berlangsung.

Baca juga: Bagikan “Uang Jajan”, Cara Dayah Insan Qur’ani Bantu Santri Terdampak Bencana

Melihat kompleksitas dan tingkat kedaruratan yang semakin meningkat, Aliansi Santri Aceh menilai bahwa kehadiran Presiden secara langsung di Sumatra adalah langkah paling realistis.

Untuk memutus rantai kelambanan birokrasi, memaksa koordinasi berjalan cepat, serta memastikan seluruh jajaran pemerintah bekerja sesuai mandat konstitusi: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved