Lembaga PBB Kaji Permohonan Aceh Terkait Bantuan Penanganan Dampak Bencana

Ringkasan Berita:

• Lembaga PBB merespons surat resmi Gubernur Aceh terkait Dukungan penanganan dampak Bencana Alam
• Mualem yang tidak menolak bantuan asing dibuktikan saat menerima bantuan kemanusiaan dari perusahaan multinasional Upland Resources
• Aksi pengibaran bendera putih sebagai simbol menyerah menghadapi bencana yang dalam beberapa hari terakhir marak terjadi di sejumlah wilayah di Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), merespons surat resmi Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) terkait permohonan dukungan penanganan dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor.

Pusat Informasi PBB di Indonesia (United Nations Information Centre/UNIC) menyampaikan bahwa saat ini dukungan yang akan diberikan kedua lembaga tersebut masih dalam tahap peninjauan dan pengkajian lebih lanjut. Hal itu disampaikan UNIC kepada Serambi, Senin (15/12/2025).

UNIC memastikan surat Gubernur Aceh tersebut telah diterima oleh UNDP dan UNICEF pada Minggu (14/12/2025). PBB di Indonesia, lanjut UNIC, terus memantau perkembangan situasi bencana secara saksama dan tetap terlibat aktif bersama Pemerintah Indonesia dalam mengawal respons darurat di wilayah terdampak.

“Di lapangan, PBB telah mendukung upaya pemerintah melalui bantuan teknis sesuai dengan mandat program yang sedang berjalan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, serta bantuan di tingkat nasional melalui kementerian terkait,” tulis UNIC dalam keterangannya.

UNIC juga menegaskan kesiapan PBB untuk memperkuat dukungan tersebut melalui kerja sama yang erat dengan pemerintah, sejalan dengan komitmen PBB dalam mendukung respons darurat yang dipimpin oleh pemerintah nasional maupun daerah.

Terkait UNDP, UNIC menyebutkan lembaga tersebut tengah melakukan peninjauan untuk menentukan bentuk dukungan terbaik bagi tim penanggulangan bencana nasional serta masyarakat terdampak, sesuai mandat UNDP dalam pemulihan dini (early recovery).

Sementara itu, UNICEF Indonesia juga sedang menelaah bidang-bidang dukungan yang diminta melalui koordinasi dengan otoritas terkait, guna mengidentifikasi kebutuhan prioritas yang dapat ditangani, terutama yang berkaitan dengan perlindungan dan kesejahteraan anak.

Bahkan sejak awal terjadinya banjir, tim UNICEF telah berada di lapangan dan diperkuat dengan tambahan keahlian teknis. “UNICEF tetap berkomitmen penuh dan siap memberikan dukungan lebih lanjut terhadap respons yang dipimpin oleh pemerintah, melalui koordinasi yang erat dengan otoritas terkait,” tulis UNIC.

Mengaku Tidak Tahu

Sementara itu, Mualem sendiri justru mengaku tidak tahu menahu tentang adanya surat yang dikirim ke lembaga PBB terkait permohonan dukungan penanganan dampak banjir bandang dan tanah longsor di Aceh. Pernyataan tersebut disampaikan Mualem kepada wartawan usai menerima bantuan kemanusiaan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kantor Gubernur Aceh, Selasa (16/12/2025).

“Saya tidak mengerti itu (surat permohonan bantuan ke PBB). Bukan kita yang buat, LSM yang buat. Itu di luar kewenangan kita. Saya tidak tahu soal surat ke PBB,” ucapnya. Pemerintah Aceh tegas Mualem lagi, sampai saat ini belum mengajukan permintaan bantuan asing untuk penanganan dampak bencana yang melanda 18 kabupaten/kota di Aceh.

Tidak Akan Menolak

Kendati demikian, mantan Panglima GAM itu menegaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak akan menolak jika ada pihak dari manapun yang ingin mengirim bantuan ke Aceh. “Tidak (meminta bantuan apapun ke asing). Tapi yang mengirim (banyak), karena kita terdampak musibah ya kita terima saja. Bagi saya, prinsip kita tidak meminta. Tetapi mau sumbang, ya silakan,” tegasnya.

Dalam wawancara kedua saat hendak meninggalkan kantor Gubernur, Mualem kembali menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui ihwal surat yang dikirim ke lembaga PBB tersebut. “Soal PBB saya tidak tahu, siapa yang kirim? Saya enggak tahu apa-apa. Sebenarnya bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh,” imbuh Mualem.

Ada Kesalahpahaman

Sementara itu, Jubir Pemerintah Aceh Muhammad MTA, yang berada di samping Mualem menjelaskan bahwa ada kesalahpahaman terkait surat kepada PBB tersebut. Menurut MTA, surat tersebut tidak hanya ditujukan kepada lembaga PBB langsung, melainkan juga kepada sejumlah LSM dan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia termasuk UNDP dan UNICEF. 

“Ada salah pemahaman, (surat) itu untuk lembaga yang ada di Indonesia, bukan untuk PBB. Tapi yang terbangun seakan-akan gubernur kirim surat ke PBB,” jelasnya. “Bukan untuk PBB, tapi untuk lembaga-lembaga yang ada di Indonesia,” lanjut dia.

MTA menambahkan, adapun tujuan utama dari surat tersebut dikirim kepada sejumlah lembaga dan perwakilan PBB di Indonesia untuk ikut membantu penanganan bencana di Aceh. “Gubernur berharap mereka untuk turun membatu pemerintah dari pusat untuk masalah penanganan bencana. Itu hal biasa, normatif,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan Serambi, Senin (15/12/2025), Pemerintah Aceh telah secara resmi meminta keterlibatan sejumlah lembaga internasional seperti UNDP dan Unicef untuk merespons situasi dampak bencana banjir dan tanah longsor yang cukup memprihatinkan. 

“Secara khusus Pemerintah Aceh resmi telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan Unicef,” kata MTA dalam keterangannya saat itu.

ZAS `terlibat dalam upaya pemulihan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda 18 kabupaten/kota di Aceh.

Bantuan dari Malaysia

Penegasan Mualem yang tidak menolak bantuan asing dibuktikan saat menerima bantuan kemanusiaan dari perusahaan multinasional Upland Resources, yang penyerahan simboliknya dilakukan di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM), Aceh Besar, Senin (15/12/2025) malam. Bantuan berupa paket bahan pokok tersebut disiapkan dalam tiga truk dan segera disalurkan ke wilayah terdampak.

Mualem menyatakan Pemerintah Aceh terbuka terhadap pihak mana pun yang ingin membantu. Ia mengapresiasi kepedulian Upland Resources dan menegaskan bantuan akan diprioritaskan ke daerah terdampak parah, seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Takengon, Beutong Ateuh, dan Kota Langsa.

Sementara itu, Chairman & CEO Upland Resources Datuk Bolhassan Di menyebutkan bantuan berasal dari penggalangan dana internal perusahaan di Inggris, Indonesia, dan Malaysia, dengan total nilai Rp 777 juta, yang diwujudkan dalam bentuk kebutuhan pokok dari penyedia lokal Aceh. Dalam kegiatan tersebut turut hadir Presiden Permebam sekaligus Ketua Diaspora Aceh Malaysia, Datuk Mansyur Usman.

Singgung Bendera Putih

Mualem juga menanggapi terkait aksi pengibaran bendera putih sebagai simbol menyerah menghadapi bencana yang dalam beberapa hari terakhir marak terjadi di sejumlah wilayah di Aceh. Fenomena tersebut menuai sorotan publik dan memunculkan beragam spekulasi mengenai makna serta tujuan di balik aksi tersebut.

Menanggapi hal itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengaku tidak mengetahui maksud dari pengibaran bendera putih tersebut. Ia menyatakan belum pernah menerima informasi maupun laporan resmi terkait aksi tersebut.

“Saya tidak terkopi itu. Apa maksud mereka? Itu di luar jangkauan kita,” kata Mualem.

Mualem menegaskan dirinya juga tidak mengetahui pihak yang menginisiasi aksi tersebut dan menyebut pengibaran bendera putih bukan bagian dari kebijakan maupun arahan Pemerintah Aceh. “Siapa yang perintah itu, apa maksudnya itu?” ujarnya.

Lebih lanjut, Mualem menekankan bahwa posisi Aceh saat ini tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Kita sudah jelas, Aceh dalam NKRI,” tegasnya.(ra)

Mendagri Akan Pelajari

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bakal mempelajari surat permohonan bantuan yang dikirimkan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tito mengaku belum mengetahui secara rinci isi surat tersebut.

“Nanti kita pelajari,” ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, (15/12/2025).

Tito mengatakan hingga kini pihaknya belum membaca langsung surat yang dikirimkan Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem kepada PBB. Ia mengaku baru mendengar informasi terkait surat tersebut dari berbagai pihak. “Dengar-dengar, tapi saya belum baca,” kata Tito.

Lebih lanjut, Tito mempertanyakan substansi serta jenis bantuan yang diajukan dalam surat tersebut. Menurutnya, apabila permohonan tersebut berkaitan dengan konseling atau bantuan sosial, pemerintah pusat sejauh ini telah menyalurkan berbagai bentuk dukungan kepada daerah terdampak.

Tanggapan juga disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Golkar, Dave Laksono. Ia mengingatkan Pemerintah Aceh bahwa kerja sama internasional harus tetap berada dalam koordinasi dengan pemerintah pusat. "Penting ditegaskan bahwa setiap upaya kerja sama internasional tetap harus berada dalam kerangka koordinasi pemerintah pusat, agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun kesalahpahaman diplomatik," ujar Dave, Selasa (16/12/2025). 

Dave mengatakan, langkah Pemerintah Aceh menyurati UNDP dan UNICEF dapat dipahami sebagai inisiatif untuk mempercepat dukungan bagi masyarakat. Kedua lembaga tersebut, kata dia, memang memiliki mandat kemanusiaan dan pengalaman panjang dalam membantu wilayah terdampak bencana. 

"Kita semua prihatin atas bencana di Aceh. Komisi I DPR RI menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional, agar diplomasi dan kerja sama luar negeri berjalan sesuai kepentingan nasional," ujar dia. "Dengan pengawasan dan dukungan kebijakan yang tepat, penanganan bencana dapat berlangsung cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak," sambung Dave. 

Dave menekankan, masyarakat Aceh yang terdampak bencana banjir dan longsor harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah penanganan. Dia pun menekankan agar seluruh upaya Pemerintah Pusat, daerah, dan mitra internasional diarahkan untuk memastikan pemulihan kehidupan warga berlangsung secara normal, aman, dan berkelanjutan.

"Komisi I DPR RI menegaskan komitmennya untuk mendukung langkah-langkah tersebut melalui fungsi pengawasan dan diplomasi. Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, pusat, dan mitra internasional, kami percaya masyarakat Aceh dapat segera bangkit kembali dan menjalani kehidupan yang lebih layak," imbuh Dave.(kompas.com)