Sawah Rusak Berat di Pidie Butuh Penanganan Segera

Ringkasan Berita:

• 95 hektare sawah di Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, yang rusak berat akibat bencana hidrometeorologi hingga kini belum dapat dipulihkan secara menyeluruh
• Pemkab Pidie membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat rehabilitasi lahan pertanian tersebut
• Pemkab Pidie telah menyiapkan dana transisi sebesar Rp 500 juta. Namun anggaran tersebut hanya mampu membiayai rehabilitasi sekitar lima hektare lahan

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sebanyak 95 hektare sawah di Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, yang rusak berat akibat bencana hidrometeorologi hingga kini belum dapat dipulihkan secara menyeluruh. Pemkab Pidie membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat rehabilitasi lahan pertanian tersebut.

Kondisi itu disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Pidie, Hasballah SP MM, kepada Kepala Pos Komando Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Dr Safrizal ZA, dalam pertemuan di Sigli, Jumat (5/6/2026).

Menurut Hasballah, areal persawahan yang berada di belakang Kantor Camat Mutiara tertimbun material bencana dengan ketebalan mencapai satu meter. Akibatnya, biaya rehabilitasi diperkirakan mencapai sekitar Rp 98 juta per hektare. "Jika tidak segera ditangani, lahan tersebut berpotensi beralih fungsi. Padahal sebelum bencana, kawasan itu merupakan sawah produktif dengan indeks pertanaman tiga kali setahun," katanya.

Ia menjelaskan, Pemkab Pidie telah menyiapkan dana transisi sebesar Rp 500 juta. Namun anggaran tersebut hanya mampu membiayai rehabilitasi sekitar lima hektare lahan. 

Selain sawah rusak berat, terdapat 120 hektare sawah rusak sedang yang telah disusun Studi Investigasi Desain (SID) oleh Universitas Malikussaleh. Sementara itu, 287 hektare sawah rusak ringan telah berhasil dipulihkan dan kembali berproduksi. Bahkan lahan tersebut sudah dua kali panen sejak proses pemulihan dilakukan.

Menanggapi laporan tersebut, Safrizal memperkirakan kebutuhan anggaran untuk merehabilitasi 95 hektare sawah rusak berat mencapai sekitar Rp 5 miliar. Ia meminta Pemkab Pidie segera memulai pekerjaan dengan sumber daya yang tersedia sembari menunggu dukungan dari pemerintah pusat.

"Kita harus bergerak lebih dulu. Keseriusan daerah akan menjadi sinyal bagi pemerintah pusat untuk membantu proses pemulihan pascabencana," ujar Safrizal.

Ia juga meminta Bupati Pidie segera menyampaikan surat permohonan bantuan kepada Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi Sumatra, Prof Dr Tito Karnavian. 

Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas PUPR Pidie, Muntahar, melaporkan pemerintah daerah memiliki 10 unit alat berat yang siap digunakan untuk mendukung rehabilitasi. Armada tersebut terdiri atas empat excavator, satu grader, satu dozer, serta sejumlah truk dan trado.

Selain sektor pertanian, Pemkab Pidie juga menyampaikan kebutuhan perbaikan sarana air bersih. Direktur Perumda PDAM Mon Krueng Baro, Wahyu, mengatakan mesin water intake yang digunakan saat ini sudah berusia tua dan perlu segera diganti.

Menurutnya, PDAM membutuhkan mesin baru berkapasitas 80 liter per detik dengan nilai sekitar Rp 700 juta. Selain itu, diperlukan tambahan 1.000 unit meteran pelanggan untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat.(iw)