Massa Tuntut Status Bencana Nasional, Danrem Bubarkan Pawai Bintang Bulan

Ringkasan Berita:

• Kolonel Inf Ali Imran, memimpin langsung pembubaran aksi pawai pengibaran bendera Bintang Bulan di kawasan Simpang Kandang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe
• Dalam aksinya, massa terlihat membawa dan mengibarkan bendera Bintang Bulan di sisi jalan sambil meneriakkan kata “merdeka”
• Aparat TNI mengamankan seorang pria dari kelompok tersebut yang membawa sebuah tas mencurigakan. 

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Komandan Korem (Danrem) 011/Lilawangsa, Kolonel Inf Ali Imran, memimpin langsung pembubaran aksi pawai pengibaran bendera Bintang Bulan di kawasan Simpang Kandang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Kamis (25/12/2025).

Kolonel Ali Imran bersama sejumlah prajurit TNI mendatangi kelompok massa yang melakukan aksi di jalan nasional lintas Banda Aceh-Medan, tepatnya di Simpang Kandang, Gampong Meunasah Mee. Aksi tersebut sempat mengganggu arus lalu lintas serta aktivitas pengguna jalan.

Dalam aksinya, massa terlihat membawa dan mengibarkan bendera Bintang Bulan di sisi jalan sambil meneriakkan kata “merdeka”. Situasi sempat menegang, namun aksi berhasil dibubarkan tanpa insiden kekerasan.

Danrem Ali Imran, perwira Kopassus putra Aceh, memerintahkan anggotanya untuk mengamankan spanduk serta kain umbul-umbul bergambar bendera Bintang Bulan. Setelah itu, aksi puluhan orang tersebut mereda dan massa membubarkan diri.

Di hadapan massa, Danrem dengan tegas meminta agar kelompok tersebut tidak lagi mengibarkan bendera tersebut. “Tidak ada teriakan merdeka-merdeka. Ini Negara Indonesia. Saya orang Aceh,” tegasnya.

Pembubaran dilakukan secara persuasif oleh pasukan TNI di bawah pimpinan Danrem Ali Imran. Langkah tersebut mendapat dukungan dari masyarakat sekitar yang menilai tindakan TNI sudah tepat demi menjaga ketertiban dan keamanan.

Untuk diketahui, massa yang membawa bendera Bintang Bulan tersebut menuntut penetapan status bencana nasional. Mereka menyatakan, jika tuntutan itu tidak dipenuhi, maka Pemerintah Pusat dianggap telah melanggar perjanjian MoU Helsinki.

Senjata Api dan Rencong

Di tengah proses pembubaran, aparat TNI mengamankan seorang pria dari kelompok tersebut yang membawa sebuah tas mencurigakan. Saat diperiksa, di dalam tas ditemukan satu pucuk senjata api jenis pistol dan senjata tajam berupa rencong.

Pria tersebut diduga sebagai provokator yang sempat memicu suasana anarkis dengan meneriakkan ajakan melawan. Ketika hendak diamankan, yang bersangkutan berusaha melarikan diri. Namun, seorang warga setempat berhasil menahannya hingga kemudian diamankan personel TNI.

Pelaku beserta barang bukti senjata api dan senjata tajam langsung diserahkan kepada pihak kepolisian yang turut berada di lokasi untuk penanganan lebih lanjut.

Desak Bencana Nasional

Terpisah, sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Aceh Utara yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Aceh Bersatu (GRAB) kemarin juga menggelar Aksi Damai Solidaritas untuk Kemanusiaan. Aksi ini digelar sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat terdampak banjir besar yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatera dalam beberapa waktu terakhir.

Koordinator lapangan aksi, Muhammad Chalis, mengatakan aksi tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari pemuda, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi kepemudaan (OKP), hingga kalangan santri.

Menurutnya, aksi damai ini bertujuan mendesak Pemerintah Pusat, khususnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, agar menetapkan banjir Aceh-Sumatera sebagai bencana nasional. Ia menilai, dampak banjir kali ini jauh lebih parah dan meluas dibandingkan bencana besar sebelumnya.

“Kerusakan infrastruktur dan penderitaan masyarakat sangat besar. Tanpa penanganan secara nasional, proses pemulihan pascabencana dikhawatirkan akan memakan waktu puluhan tahun,” ujarnya.

Aksi damai diawali dengan berkumpulnya massa di kawasan Nibong. Sekira pukul 13.30 WIB, massa bergerak melakukan konvoi kendaraan roda dua dan roda empat menuju Kantor Bupati Aceh Utara dan DPRK Aceh Utara di Landing, Kecamatan Lhoksukon, yang menjadi pusat aksi.

Rute konvoi dimulai dari Simpang Point A-Simpang Cibrek dan berakhir di halaman Kantor Bupati serta DPRK Aceh Utara. Sebagian massa lainnya datang dari arah Pantonlabu, Lhoksukon, dan sekitarnya. Di lokasi aksi, para peserta menyampaikan orasi dari atas mobil komando dan membentangkan spanduk tuntutan penetapan status Bencana Nasional.

Aksi tersebut turut diwarnai pengibaran bendera Bintang Bulan, bendera putih polos, serta atribut bergambar logo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB/United Nations). Bendera putih dimaknai sebagai simbol duka, keprihatinan, dan permohonan pertolongan bagi masyarakat Aceh dan Sumatera yang terdampak banjir.

Selain itu, sejumlah peserta membawa poster bertuliskan pesan berbahasa Inggris yang menyerukan perhatian dan bantuan internasional terhadap krisis kemanusiaan akibat banjir. Poster tersebut mencerminkan harapan agar lembaga internasional turut memantau dan mendorong percepatan bantuan kemanusiaan.

Koordinator aksi menegaskan bahwa penggunaan bendera putih dan atribut PBB tidak bermuatan politik internasional. “Kami ingin dunia tahu bahwa masyarakat Aceh sedang menghadapi kondisi darurat kemanusiaan. Ini adalah seruan empati, bukan provokasi,” ujar salah seorang orator.

Dalam aksi tersebut, penyelenggara juga mengundang anggota DPRK Aceh Utara untuk hadir dan menyampaikan orasi sebagai bentuk dukungan serta penyaluran aspirasi masyarakat. “Aksi ini murni bersifat damai dan kemanusiaan. Kami berharap para wakil rakyat berdiri bersama masyarakat untuk menyuarakan penderitaan dan kebutuhan mendesak para korban banjir,” kata Muhammad Chalis.

Aksi damai berlangsung tertib dan mendapat pengawalan aparat keamanan TNI dan Polri. Melalui aksi ini, massa berharap pemerintah pusat dan seluruh pihak terkait dapat memberikan perhatian serius serta mengambil langkah konkret dan menyeluruh dalam penanganan dan pemulihan pascabencana banjir di Aceh dan Sumatera.(zak/jaf)