BNPB dan Kepala Daerah Bahas Penanganan Banjir dan Longsor di Aceh Barat

Ringkasan Berita:

• Selain dukungan logistik, Suharyanto meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Barat segera melakukan pendataan masyarakat terdampak bencana, terutama warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat akibat banjir dan tanah longsor.
• Ia menjelaskan, masyarakat dengan kategori rumah rusak berat berhak menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp1,8 juta per bulan selama tiga bulan sebelum menempati Hunian Tetap (Huntap).

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Sa’dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, ACEH BARAT – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyatakan kesiapan BNPB membantu penyaluran logistik ke daerah terisolir, khususnya Desa Sikundo, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat.

Pernyataan tersebut disampaikan Suharyanto menanggapi permintaan Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Bencana yang digelar di Aula Teuku Umar, Setdakab Aceh Barat, Sabtu (3/1/2025).

“Untuk dropping logistik melalui udara, kami siap mendukung. Nanti dicatat titik koordinatnya. Setiap hari kami juga masih mendistribusikan logistik lewat udara, jadi tidak ada masalah agar ketersediaan logistik di desa terisolir tetap terjaga,” ujar Suharyanto.

Baca juga: Kepala Kankemenag Abdya Lepas 30 Relawan Peduli Bencana ke Aceh Tengah

Selain dukungan logistik, Suharyanto meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Barat segera melakukan pendataan masyarakat terdampak bencana, terutama warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat akibat banjir dan tanah longsor.

Ia menjelaskan, masyarakat dengan kategori rumah rusak berat berhak menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp1,8 juta per bulan selama tiga bulan sebelum menempati Hunian Tetap (Huntap).

“Untuk rumah rusak berat, itu ada hak DTH. Sementara rumah rusak ringan dan sedang, sedang dalam proses perbaikan oleh pemiliknya masing-masing,” jelasnya.

Terkait permintaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga terdampak, Suharyanto menegaskan bahwa hal tersebut bukan kewenangan BNPB sehingga belum dapat diputuskan.

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM dan dihadiri Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadheil, SH, Bupati Nagan Raya, Bupati Aceh Singkil, Sekretaris Daerah Kota Subulussalam mewakili Wali Kota, serta Kalaksa BPBD Aceh Selatan mewakili Bupati Aceh Selatan.

Dalam kesempatan itu, Tarmizi memaparkan kondisi sejumlah wilayah di Aceh Barat yang terdampak banjir dan tanah longsor pada November 2025 lalu. Ia menyebutkan hingga kini masih terdapat satu desa yang terisolir akibat terputusnya akses jalan utama.

“Masih ada satu wilayah yang hingga sekarang terisolir, yakni Desa Sikundo, Kecamatan Pante Ceureumen, karena jalan utama menuju desa tersebut putus akibat bencana,” kata Tarmizi.

Tarmizi juga mempertanyakan kemungkinan pemberian BLT bagi warga terdampak yang rumahnya rusak dan harus mengungsi. Menurutnya, kondisi masyarakat semakin berat karena kehilangan mata pencaharian, sementara dalam waktu dekat akan memasuki bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri.

Selain itu, ia berharap adanya keselarasan nilai bantuan pembangunan rumah antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebutkan bantuan rumah dari BNPB sekitar Rp60 juta per unit, sedangkan bantuan dari pemerintah kabupaten/kota mencapai Rp110 juta per unit.

Lebih lanjut, Tarmizi menegaskan apabila akses jalan menuju Desa Sikundo belum dapat dibuka dalam waktu dekat, Pemkab Aceh Barat masih sangat membutuhkan dukungan BNPB, terutama untuk pendropingan logistik dan sembako bagi warga di wilayah terisolir.

Rakor tersebut diharapkan menghasilkan solusi konkret serta mempercepat penanganan bencana, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam melindungi masyarakat dari dampak bencana alam di wilayah Barat Selatan Aceh. (sb)