Evaluasi APBA 2026 Dibahas

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Aceh telah menerima hasil evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2026
• Saat ini, hasil evaluasi tersebut sedang dalam tahap pembahasan internal oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).
• MTA menegaskan bahwa Pemerintah Aceh berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, guna memastikan APBA 2026 dapat berjalan efektif, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Aceh

“Pemerintah Aceh berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.” Muhammad MTA, Juru Bicara Pemerintah Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Pemerintah Aceh telah menerima hasil evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Saat ini, hasil evaluasi tersebut sedang dalam tahap pembahasan internal oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyampaikan bahwa TAPA mulai kemarin melakukan kajian mendalam terhadap seluruh catatan dan rekomendasi yang tercantum dalam hasil evaluasi Kemendagri tersebut.

Seperti diketahui, besaran rancangan APBA 2026 yang disetujui oleh DPRA dan Pemerintah Aceh pada 27 November 2025 senilai Rp 10,8 triliun. “Iya benar, hasil evaluasi APBA 2026 dari Kemendagri sudah di terima oleh Pemerintah Aceh. Hari ini (kemarin—red) TAPA akan mempelajari hasil evaluasi tersebut, apa saja catatan-catatan hasil evaluasi yang harus ditindaklanjuti,” kata MTA, Selasa (6/1/2026).

Setelah proses kajian internal selesai, TAPA akan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Aceh sebagai bahan pengambilan keputusan dan langkah selanjutnya dalam penyempurnaan dokumen APBA 2026.

“Kemudian TAPA akan melaporkan kepada Gubernur, dan nantinya akan dijadwalkan agenda tinjut bersama Pimpinan DPRA,” ujarnya.

MTA menegaskan bahwa Pemerintah Aceh berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, guna memastikan APBA 2026 dapat berjalan efektif, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Aceh. “Jika ada perkembangan terbaru terkait terkait hal ini akan kami sampaikan,” pungkasnya.(ra)