Evaluasi Draft APBK 2026, Menurut Sekda Langsa Hal Biasa dan Bagian dari Proses

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Zubir | Kota Langsa

SERAMBINEWS.COM, KOTA LANGSA - Evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) Langsa ke Pemerintah Provinsi Aceh memasuki proses tahap awal, dimana evaluasi tersebut akan dilakukan berkali kali dalam kurun waktu tertentu.

"Dalam Pengesahan Draft APBK dan koreksi terhadap penata usahaan keuangan adalah hal yang biasa," sebut Sekda Kota Langsa, Dra. Suhartini, MP.d, melalui siaran pers diterima Serambinews.com, Selasa (13/1/2025).

Menurut Suhartini, jika dokumen APBK 2026 dianggap belum memenuhi standar, maka akan diperbaiki agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dan itu merupakan hal yang lumrah karena bagian dari proses.

Apabila proses evaluasi tidak dapat ditindaklanjuti karena dokumen tidak lengkap, maka pihaknya (Pemko Langsa-red) melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap APBK 2026.

"Hal ini untuk memastikan telah memenuhi standar dan dapat dilaksanakan dengan baik," sebut Sekda yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ini. 

Baca juga: Paska Banjir 2025 lalu, Alat Kesehatan di RSUD Langsa Banyak Rusak Terendam Air dan Lumpur

Terkait pemberitaan Pemko Langsa, sambung Sekda, mengapa menempatkan uang operasional OPD di Sekretariat Daerah sebenarnya bukanlah hal mudah. 

Saat ini, Pemko terkena efisiensi untuk melaksanakan kegiatan operasional di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Jumlah belanja yang harus dikurangi kurang lebih mencapai Rp 188 miliar dari realisasi anggaran tahun sebelumnya imbas dari adanya pemotongan TKD (Transfer Ke Daerah).

Termasuk belanja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan P3K Paruh Waktu. 

Hal itu juga menjadikan Pemko Langsa harus lebih efektif dalam mengelola anggaran dan mencari sumber-sumber dana lainnya.

Kami berfikir dengan menempatkan biaya operasional OPD di Sekretariat Daerah akan dapat menekan pengeluaran melakukan efisiensi belanja sebanyak 70 persen dari realisasi tahun anggaran sebelumnya.

"Penggunaan dana dan mengalokasikan dana yang tersedia untuk kebutuhan yang lebih prioritas," paparnya.

Baca juga: Transfer ke Daerah Aceh Tahun 2026 Rp 1,6 Triliun tak Kena Kebijakan Efisiensi

Bukan itu saja, timpal Suhartini, termasuk dalam rangka menghemat belanja Pemko Langsa melakukan perampingan OPD dengan tujuan mengurangi efisiensi penggunaan APBK 2026. 

"Dengan melakukan perampingan OPD, Pemko Langsa dapat mengurangi biaya operasional dan hal hal lainnya," pungkas Sekda Kota Langsa ini. 

Pemerintah Aceh Kembalikan Evaluasi APBK Langsa 2026 

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Aceh terpaksa mengembalikan dokumen evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa Tahun Anggaran 2026 karena tidak dapat ditindaklanjuti.

Hal ini disebabkan penyusunan anggaran yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa Pemerintah Aceh tidak dapat melakukan evaluasi terhadap APBK Kota Langsa 2026 setelah mempelajari dokumen Rancangan Qanun (Raqan) dan Rancangan Peraturan Wali Kota (Ranperwal) yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Langsa.

"Berdasarkan Surat Walikota Langsa tanggal 29 Desember 2025 perihal Evaluasi Raqan dan Ranperwal Kota Langsa TA. 2026 yang kita terima pada 2 Januari 2026, setelah dipelajari oleh Tim Evaluasi Pemerintah Aceh dinyatakan tidak dapat di tindaklanjuti,” kata MTA dalam keterangan tertulis, Senin (12/1/2026). 

Baca juga: Harga Emas di Aceh Terus Meroket: Lhokseumawe, Abdya hingga Banda Aceh Kompak Naik 13 Januari 2026

Menurut MTA, dalam dokumen APBK 2026 yang diajukan, Pemerintah Kota Langsa belum menempatkan belanja antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar subkegiatan, serta antar kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek melalui Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) yang secara fungsional menjalankan tugas dan kewenangannya.

“Dari koordinasi yang kita lakukan dengan pihak Pemko Langsa ditemukan, selain anggaran rutin dan sejenisnya, semua anggaran ditumpuk di Sekretariat (Setda) Kota Langsa,” ujar MTA. 

Kondisi tersebut bertentangan dengan sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025.

Atas dasar itu, kata MTA, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem, selaku wakil pemerintah pusat di daerah tidak dapat melanjutkan proses evaluasi APBK Kota Langsa Tahun Anggaran 2026. 

“Dan Kepala BPKA (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh) telah surati Walikota Langsa pada 6 Januari 2026 tentang Pengembalian Dokumen evaluasi tersebut,” ungkapnya. (*)