Evaluasi Draft APBK 2026, Menurut Sekda Langsa Hal Biasa dan Bagian dari Proses

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Zubir | Kota Langsa

SERAMBINEWS.COM, KOTA LANGSA - Evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) Langsa ke Pemerintah Provinsi Aceh memasuki proses tahap awal, dimana evaluasi tersebut akan dilakukan berkali kali dalam kurun waktu tertentu.

"Dalam Pengesahan Draft APBK dan koreksi terhadap penata usahaan keuangan adalah hal yang biasa," sebut Sekda Kota Langsa, Dra. Suhartini, MP.d, melalui siaran pers diterima Serambinews.com, Selasa (13/1/2025).

Menurut Suhartini, jika dokumen APBK 2026 dianggap belum memenuhi standar, maka akan diperbaiki agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dan itu merupakan hal yang lumrah karena bagian dari proses.

Apabila proses evaluasi tidak dapat ditindaklanjuti karena dokumen tidak lengkap, maka pihaknya (Pemko Langsa-red) melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap APBK 2026.

"Hal ini untuk memastikan telah memenuhi standar dan dapat dilaksanakan dengan baik," sebut Sekda yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ini. 

Baca juga: Paska Banjir 2025 lalu, Alat Kesehatan di RSUD Langsa Banyak Rusak Terendam Air dan Lumpur

Terkait pemberitaan Pemko Langsa, sambung Sekda, mengapa menempatkan uang operasional OPD di Sekretariat Daerah sebenarnya bukanlah hal mudah. 

Saat ini, Pemko terkena efisiensi untuk melaksanakan kegiatan operasional di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Jumlah belanja yang harus dikurangi kurang lebih mencapai Rp 188 miliar dari realisasi anggaran tahun sebelumnya imbas dari adanya pemotongan TKD (Transfer Ke Daerah).

Termasuk belanja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan P3K Paruh Waktu. 

Hal itu juga menjadikan Pemko Langsa harus lebih efektif dalam mengelola anggaran dan mencari sumber-sumber dana lainnya.

Kami berfikir dengan menempatkan biaya operasional OPD di Sekretariat Daerah akan dapat menekan pengeluaran melakukan efisiensi belanja sebanyak 70 persen dari realisasi tahun anggaran sebelumnya.

"Penggunaan dana dan mengalokasikan dana yang tersedia untuk kebutuhan yang lebih prioritas," paparnya.

Baca juga: Transfer ke Daerah Aceh Tahun 2026 Rp 1,6 Triliun tak Kena Kebijakan Efisiensi

Bukan itu saja, timpal Suhartini, termasuk dalam rangka menghemat belanja Pemko Langsa melakukan perampingan OPD dengan tujuan mengurangi efisiensi penggunaan APBK 2026. 

"Dengan melakukan perampingan OPD, Pemko Langsa dapat mengurangi biaya operasional dan hal hal lainnya," pungkas Sekda Kota Langsa ini. 

Pemerintah Aceh Kembalikan Evaluasi APBK Langsa 2026