TKD Aceh 2026 Tak Kena Efisiensi, Begini Respons Anggota DPRA Ihya Ulumuddin

Ringkasan Berita:

• Anggota DPRA dari PKS, Ihya Ulumuddin, mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan TKD Aceh 2026 tidak terdampak efisiensi anggaran.
• Ia menilai keputusan tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan dasar di Aceh.
• Meski begitu, Ihya menegaskan DPRA akan mengawal pemanfaatan TKD agar tepat sasaran, transparan, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Sara Masroni | Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ihya Ulumuddin, menyampaikan apresiasi atas kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan Transfer ke Daerah (TKD) Aceh Tahun Anggaran 2026 tidak terkena kebijakan efisiensi anggaran.

Menurutnya, keputusan ini merupakan langkah positif dan strategis dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di Aceh, khususnya untuk sektor-sektor pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat.

“Kami mengapresiasi pemerintah pusat karena tetap menjaga alokasi TKD Aceh tahun 2026 agar tidak terdampak kebijakan efisiensi. Ini menunjukkan perhatian terhadap kondisi dan kebutuhan khusus Aceh,” ujar Ihya dalam keterangannya yang diterima, Selasa (13/1/2026).

Ia menegaskan, TKD memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, keberlanjutan dan kepastian anggaran menjadi kunci agar program-program daerah dapat berjalan optimal.

Baca juga: Terkait Penggantian Anggota DPRA dari PA, DKPP Sanksi Seluruh Komisioner KIP Aceh

Ingatkan Pengawalan Serius

Meski demikian, Ihya Ulumuddin menekankan, pengawalan terhadap pemanfaatan TKD harus dilakukan secara serius agar anggaran tersebut benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi rakyat.

“Kami di DPRA, khususnya dari PKS, akan mengawal agar pemanfaatan TKD ini digunakan secara efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat, bukan sekadar habis di belanja rutin,” tegasnya.

Ia juga mendorong Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun perencanaan yang matang serta memperkuat pengawasan. “Sehingga setiap rupiah dari TKD dapat berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat Aceh,” pungkasnya.(*)