31 Warga Masih Dinyatakan Hilang

Ringkasan Berita:

• Sebanyak 31 warga Aceh masih dinyatakan hilang akibat bencana hidrometeorologi yang melanda provinsi ini sejak lebih dari sebulan lalu
• Posko Terpadu Pemerintah Aceh mencatat total korban mencapai 670.826 kepala keluarga atau sekitar 2.584.067 jiwa
• Dari jumlah tersebut, 4.939 orang mengalami luka ringan, 456 luka berat, dan 559 orang meninggal dunia.

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sebanyak 31 warga Aceh masih dinyatakan hilang akibat bencana hidrometeorologi yang melanda provinsi ini sejak lebih dari sebulan lalu. Hingga Selasa (13/1/2026) pukul 20.00 WIB, Posko Terpadu Pemerintah Aceh mencatat total korban mencapai 670.826 kepala keluarga atau sekitar 2.584.067 jiwa. Dari jumlah tersebut, 4.939 orang mengalami luka ringan, 456 luka berat, dan 559 orang meninggal dunia.

Situasi pengungsian masih cukup memprihatinkan. Tercatat ada 988 titik pengungsian yang menampung 46.954 kepala keluarga atau 142.112 jiwa. Kondisi ini menunjukkan betapa besar tekanan sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat terdampak.

Kerusakan fasilitas umum dan harta benda juga sangat signifikan. Sebanyak 227 unit perkantoran rusak, 641 tempat ibadah terdampak, 980 sekolah rusak, 685 pondok pesantren, serta 146 rumah sakit dan puskesmas ikut mengalami kerusakan. Infrastruktur jalan rusak di 1.593 titik, sedangkan jembatan rusak di 468 titik, mayoritas dalam kondisi rusak berat.

Rumah warga menjadi sektor paling terdampak dengan total 148.819 unit rusak. Dari jumlah itu, 64.740 rumah mengalami rusak ringan, 40.114 rusak sedang, dan 45.907 rusak berat atau hilang. Lahan produktif juga tak luput dari bencana, dengan sawah rusak seluas 56.652 hektare, kebun 100.377 hektare, serta tambak 32.341 hektare yang seluruhnya hancur.

Data ini menggambarkan skala bencana yang luar biasa besar, baik dari sisi korban jiwa maupun kerugian material. Pemerintah Aceh bersama instansi terkait terus berupaya melakukan penanggulangan, rehabilitasi, dan pemulihan agar masyarakat terdampak dapat segera bangkit dari musibah ini.(sak)

Percepat Pemulihan Ekonomi

Banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh pada akhir November 2025, tidak hanya meluluhlantakkan pemukiman warga, tetapi juga menghilangkan mata pencaharian mereka. 

Satu bulan lebih pascabencana, sebagian penyintas berupaya bangkit secara mandiri sembari menunggu bantuan pemerintah. Pemerintah Aceh mendorong kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun SIP MPA menilai, langkah tersebut krusial guna memastikan roda perekonomian rakyat kembali bergerak melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana. Ia menekankan pentingnya percepatan pemulihan yang terkoordinasi dengan menyesuaikan kemampuan dan kewenangan masing-masing bidang. 

"Pemulihan ekonomi tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemulihan usaha, lapangan kerja, serta kepercayaan dan kemandirian masyarakat," ujar Nasir, Selasa (13/1/2025). 

Nasir menyoroti pentingnya dukungan dari Civil Society Organization (CSO), yayasan, dan lembaga filantropi dalam bentuk pendampingan, penguatan kapasitas, maupun penyediaan sumber daya. Beban pemulihan tidak sepenuhnya ditumpukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Pemerintah daerah mendorong pembagian peran, di mana unit kecil dan kelompok usaha mikro dapat dibantu melalui skema hibah, bantuan skala kecil, atau program kemitraan dari mitra pembangunan. 

Pemerintah Aceh mempercayakan Dinas Koperasi dan UMKM sebagai motor penggerak utama dalam aspek permodalan, memfasilitasi akses pembiayaan bagi pelaku usaha terdampak. "Melalui skema bantuan permodalan, pendampingan usaha, pelatihan manajemen, dan penguatan jejaring pemasaran, diharapkan pelaku UMKM dan koperasi dapat kembali bangkit dan berkembang," tuturnya. 

Untuk memastikan intervensi yang cepat dan tepat sasaran, Pemerintah Aceh sedang menginventarisasi masukan kegiatan yang dapat diakomodasi dalam anggaran tahun 2026 agar program yang disusun menjawab kebutuhan riil masyarakat. 

"Pemerintah optimistis bahwa dengan koordinasi yang kuat dan komitmen bersama, momentum rehabilitasi ini akan melahirkan struktur ekonomi daerah yang lebih kuat, inklusif, dan berdaya saing di masa depan," ungkapnya.(kcm)