Yah Fud Minta Semua Pihak Akhiri Polemik Bantuan di Gudang BPBD Bireuen

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Saifuddin Muhammad alias Yah Fud, meminta semua pihak untuk segera mengakhiri polemik bantuan untuk korban bencana di Kabupaten Bireuen, yang dituding sengaja ditumpuk di gudang BPBD Kabupaten tersebut.

Menurut Yah Fud, polemik tersebut saat ini menjadi isu liar dan bahkan sempat menimbulkan gelombang aksi unjuk rasa ke kantor DPRK Kabupaten Bireuen.

"Kami minta semua stakeholder di Kabupaten Bireuen untuk segera mengakhiri polemik ini. Hentikan sikap saling tuding, saling menyalahkan dan menyudutkan. 

Kegaduhan yang timbul hanya akan merugikan korban bencana. Juga akan merusak citra Bireuen,” kata Yah Fud dalam keterangannya, Rabu (14/1/2026). 

Ia menilai, kegaduhan tersebut justru akan merugikan para korban bencana di Kabupaten Bireuen. Di sisi lain, Yah Fud juga menyebut, tidak ada yang salah dengan sidak anggota DPRK. 

Baca juga: Personel BPBD Demo Ke DPRK Bireuen

Namun, pola komunikasi dan penyampaian informasi yang tidak tepat sehingga menimbulkan berbagai prasangka di tengah masyarakat. 

"Agar polemik tak berlanjut, ada baiknya anggota DPRK terkait meluruskan informasi itu kepada masyarakat,” ujarnya,

Yah Fud berharap semua stakeholder di Kabupaten Bireuen untuk lebih kompak serta lebih fokus menjalankan tupoksi masing-masing. Agar upaya pemulihan dampak bencana dapat berjalan lebih cepat. 

"BPBD dan Pemkab Bireuen lebih baik fokus mengurus nasib para korban bencana dan mempercepat proses rehab rekon. 

Begitu juga dengan DPRK, mari dukung penuh kerja Pemkab Bireuen sesuai kewenangan yang ada. Begitu juga dengan kami di DPRA,” lanjut Yah Fud.

Baca juga: VIDEO - Dituding Timbun Bantuan Banjir, Personel BPBD Demo DPRK Bireuen

Selain itu, Yah Fud mendorong agar pendataan terhadap korban terdampak bencana di Kabupaten Bireuen dilakukan secara objektif dan profesional. 

Sehingga data yang diserahkan kepada Pemerintah Pusat dapat meng cover semua sektor dan korban yang terdampak. 

"Jangan hanya sekedar mendata infrastruktur rusak, rumah rusak dan korban terdampak langsung saja. Korban yang terdampak secara ekonomi juga harus didata semua. 

Dari yang sawahnya tertutup lumpur, kebun rusak, tambak rusak dan UMKM terdampak. Agar tidak ada korban yang tidak mendapatkan haknya,” tegasnya.

“Apalagi proses rehab rekon ini akan dilakukan oleh Satgas Pemerintah Pusat. Kalau datanya bermasalah akan menimbulkan gejolak sosial dikemudian hari,” pungkasnya. 

Baca juga: Dua Dosen PAI FAI UNIKI Jadi Motivator di MAN 3 Bireuen