SK 60 PPPK Pemkab Aceh Timur Formasi Tahun 2019 Diperpanjang Setahun

Ringkasan Berita:

• Bupati Aceh Timur akan menyerahkan SK perpanjangan masa kerja bagi 60 PPPK angkatan 2019 pada Jumat, 23 Januari 2026.
• Bersamaan dengan itu, sekitar 5.000 PPPK Paruh Waktu juga akan dilantik dan menerima SK formasi tahun 2025.
• Kegiatan ini merupakan bagian dari penataan kepegawaian dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Aceh Timur.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Maulidi Alfata | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI – Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky dijadwalkan akan menyerahkan Surat Keputusan (SK) perpanjangan 60 PPPK penangkatan Tahun 2019 pada Jumat (23/1/2026) lusa.

Penyerahan tersebut berbarengan dengan pelantikan 5.000 PPPK Paruh Waktu lingkup Pemkab Aceh Timur yang diagendakan pada Jumat lusa juga.

Data yang didapat Serambinews.com menyebutkan, tercatat ada sebanyak 50 PPPK dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta 10 PPPK dari Dinas Kesehatan (Dinkes) memperoleh perpanjangan masa kerja selama satu tahun.

60 PPPK itu dapat menunjukkan performa bagus bekerja dengan tertinggi, transparan dan mampu memberikan yang terbaik untuk Pemerintahan Aceh Timur.

PPPK Paruh Waktu

Sementara itu, Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, SHI, MSi dijadwalkan bakal melantik dan menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada sekitar 5.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jumat, 23 Januari 2026 nanti. 

Baca juga: Nasib Gaji PNS 2026 Masih Dikaji, Ini Rincian Gaji PNS dan PPPK Saat Ini

Kegiatan tersebut akan dirangkai dalam Apel Bersama dan Penyerahan SK PPPK Paruh Waktu Formasi Tahun 2025, yang dipusatkan di Lapangan Upacara Pusat Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur, mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai.

Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky mengatakan, pengangkatan PPPK Paruh Waktu merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menata kepegawaian dan menjaga kualitas pelayanan publik.

“PPPK Paruh Waktu ini adalah solusi yang diatur oleh negara untuk menjawab kebutuhan pelayanan, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan,” katanya. 

“Pemerintah daerah menjalankan seluruh proses sesuai regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,” ujar Al-Farlaky, Selasa (20/1/2026).

Berdasarkan data terbaru, hingga saat ini sebanyak 4.816 calon PPPK Paruh Waktu telah dinyatakan final sementara setelah menyelesaikan proses Pertimbangan Teknis Nomor Induk PPPK dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Jumlah tersebut merupakan bagian dari total awal 5.105 peserta yang diusulkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur.

Baca juga: 2.793 PPPK Paruh Waktu Terima SK Tahun 2025, Bupati: Penantian Panjang Telah Tiba

Masih terdapat 289 peserta yang belum masuk dalam daftar final sementara dan akan dijadwalkan pelantikan pada gelombang kedua.

Al-Farlaky merincikan, sebanyak 200 orang masih dalam proses verifikasi BKN, 20 orang menunggu penandatanganan pertimbangan teknis, 47 orang dalam proses usulan perbaikan data pendidikan dan jabatan, serta 22 orang yang belum sinkron dengan Aplikasi RTG Kemendikdasmen.

Untuk 22 calon PPPK Paruh Waktu yang belum sinkron dengan aplikasi RTG Kemendikdasmen, yang bersangkutan tetap ingin bertahan sebagai guru namun belum dapat menyediakan ijazah S1.

Kondisi ini berpotensi menyebabkan gagal pengangkatan apabila tidak bersedia dialihkan ke jabatan pengelola administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan apel bersama dan penyerahan SK ini juga menjadi bagian dari pengecekan faktual serta serah terima PPPK Paruh Waktu kepada organisasi perangkat daerah masing-masing.

Pemerintah daerah menegaskan, bahwa PPPK Paruh Waktu yang tidak hadir pada kegiatan tersebut, maka penyerahan SK akan ditangguhkan hingga tahapan berikutnya.

Baca juga: 7.000 Lebih PPPK Paruh Waktu di Pidie Akan Terima SK, Guru Paling Ramai

Ia menjelaskan, jumlah PPPK Paruh Waktu yang akan menerima SK nanti mencapai sekitar lima ribu orang, dengan mayoritas telah menyelesaikan tahapan pertimbangan teknis dari BKN.

“Sebagian besar sudah final dan siap menerima SK. Sementara yang masih berproses, kami minta untuk bersabar dan melengkapi seluruh persyaratan administrasi,” tutur Bupati. 

“Pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan BKN agar seluruh tahapan ini dapat diselesaikan dengan baik,” jelasnya.

Bupati juga menegaskan pentingnya kehadiran seluruh PPPK Paruh Waktu pada saat apel bersama.

Karena kegiatan tersebut tidak hanya menjadi seremoni penyerahan SK, tetapi juga bagian dari verifikasi faktual.

“Kehadiran itu penting karena berkaitan langsung dengan proses administrasi lanjutan dan penyerahan ke OPD masing-masing,” tukas Al-Farlaky. 

“Bagi yang tidak hadir, tentu akan ditangguhkan sampai proses berikutnya,” tegas dia.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur, saya berharap seluruh tahapan pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini dapat berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” ucapnya.

Baca juga: Berkat Lobi  Mualem, 6.508 Pegawai Non-ASN Pemerintah Aceh Akan Ditetapkan Jadi PPPK Paruh Waktu

“Sehingga mampu memperkuat kinerja birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan  prima kepada masyarakat," pungkas Al- Farlaky.

Untuk diketahui pelantikan PPPK Paruh Waktu tersebut sebelumnya dijadwalkan pada Kamis (22/1/2026).

Namun karena kedatangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian ke lokasi terdampak banjir, maka pelantikan digeser ke hari Jumat.(*)