Mendagri Tegaskan Kebutuhan Korban Banjir di Huntara Ditanggung Pemerintah

Ringkasan Berita:

• Mendagri Tito Karnavian meninjau Huntara di Aceh Utara dan menegaskan kebutuhan korban banjir ditanggung pemerintah.
• Korban akan mendapat bantuan sesuai tingkat kerusakan rumah: Rp15 juta hingga Rp60 juta, plus bantuan tambahan dari Kemensos.
• Pemerintah pusat, daerah, dan lembaga sosial diminta mempercepat pendataan agar bantuan segera tersalurkan dan pengungsi tak lagi tinggal di tenda.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Saiful Bahri I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung pembangunan hunian sementara (Huntara) di Kecamatan Langkahan, Aceh Utara, Kamis (22/1/2026).

Ikut mendampingi Mendagri adalah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA yang juga sebagai Koordinator Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi-Rekonstruksi Wilayah Aceh, Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah atau Dek Fad, serta Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil atau kerap disapa Ayah Wa.

Menteri Tito bersama rombongan juga turut menyisir aliran Sungai Jambo Aye menggunakan boat mesin. 

Tujuannya adalah untuk melihat langsung sejumlah titik terdampak banjir besar pada 25 November 2025.

“Mudah-mudahan Huntara ini bisa membantu. Sehingga masyarakat yang tinggal di tenda pengungsian bisa segera tinggal di Huntara,” kata Tito.

Tito menegaskan, selama para korban terdampak banjir besar berada di Huntara, semua kebutuhan makan mereka ditanggung pemerintah.

Baca juga: Naik Boat, Wagub Dampingi Mendagri Tito Kunjungi Warga di Posko Pengungsian Aceh Utara

"Tadi saya sudah cek ke para pengungsi, mereka mengaku sudah bisa makan tiga kali sehari,” ujar Tito.

Setelah Huntara berjalan, tambah Tito, pemerintah segera membangun hunian tetap atau Huntap bagi korban yang rumahnya mengalami kerusakan berat atau hilang tergerus banjir. 

Bantuan itu bersumber dari berbagai institusi, baik itu BNPB bagi korban banjir yang memiliki lahan sendiri.

Lalu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), atau konsep gotong royong oleh pihak lain yang mau membantu.

“Contohnya seperti Yayasan Buddha Tsu Chi membantu 2.603 Huntap yang layak,” bebernya.

Tito juga meminta kepada pemerintah daerah, khususnya bupati atau wali kota daerah terdampak bencana agar secepat mungkin melakukan pendataan.

Baca juga: Kasatgas Tito Karnavian Apresiasi Pembangunan Huntara di Aceh Utara

“Karena ada dua sumber anggaran untuk membantu korban terdampak banjir besar,” papar Mendagri RI.