ATCW Sesalkan BNPB Minta Warga Bersihkan Rumah Sendiri, Eddy: Tidak Pahami Persoalan

Ringkasan Berita:

• ATCW menilai BNPB tidak memahami persoalan pascabanjir bandang di Aceh Tamiang sehingga penanganan terkesan lamban.
• Eddy Arnaldi menyebut imbauan agar warga membersihkan rumah sendiri tidak realistis karena lumpur tebal butuh alat berat.
• Ia mendesak negara hadir langsung di lapangan agar masyarakat tidak menjadi korban dua kali akibat lemahnya koordinasi.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rahmad Wiguna | Aceh Tamiang

SERAMBINEWS.COM, KUALASIMPANG – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dinilai tidak menguasai persoalan yang muncul pascabanjir bandang di Aceh Tamiang.

Maka wajar bila tahapan penanganan banjir yang sudah berlangsung dua bulan terkesan lamban dan tidak terarah.

“Akhirnya terjawab mengapa penanganan pascabanjir begitu lamban, ternyata BNPB tidak memahami persoalan,” kata Koordinator Aceh Tamiang Corruption Watch (ATCW), Eddy Arnaldi, Jumat (23/1/2026).

Pandangan ini disampaikan Eddy menyusul adanya permintaan BNPB kepada warga untuk membersihkan sendiri lumpur dari rumah masing-masing.

Imbauan ini memberikan kesan kalau genangan lumpur yang masih mengepung Aceh Tamiang diakibatkan sikap warga yang enggan membersihkan rumah masing-masing.

“Pernyataan ini sangat ironis, tidak akan keluar pernyataan dari pejabat nasional andaikata dia turun langsung melihat kondisi permukiman,” kata Eddy.

Baca juga: Hampir Dua Bulan Pascabanjir, Sejumlah Pesantren di Aceh Tamiang Masih Berlumpur

Eddy menekankan, sejak hari pertama banjir surut, masyarakat Aceh Tamiang langsung meninggalkan tempat pengungsian untuk membersihkan rumah.

Namun perjuangan ini tidak semudah dibayangkan karena lumpur yang sangat tebal dan tidak ada lokasi pembuangan.

Ketebalan lumpur yang merendam hampir seluruh wilayah Aceh Tamiang harus dibersihkan menggunakan alat berat. 

Pada fase ini masyarakat tidak memiliki kekuatan, sehingga hanya bisa membiarkan endapan lumpur di rumahnya mengeras.

“Dalam situasi seperti ini negara harus hadir, negara harus melihat langsung kondisi rakyat, jangan hanya menerima laporan dan kemudian mengeluarkan kebijakan tidak masuk akal,” kesal Eddy.

Eddy menyarankan BNBP memperkuat koordinasi di lapangan agar penanganan di lapangan terarah. 

Baca juga: Korban Banjir di Aceh Tamiang Resah, Rumah yang Sudah Diperbaiki Mandiri Terancam tak Dapat Bantuan

Koordinasi yang buruk ini dapat dilihat ketika peredaran alat berat di luar kendali pemerintah.

Sehingga masyarakat harus berebut membangun negosiasi dengan operator alat berat yang kemudian mengharuskan warga mengeluarkan uang pribadi.

“Bayangkan, alat berat yang dikirim oleh para relawan, justru di sini dibisniskan,” paparnya. 

“Andai negara hadir dalam penanggulangan ini, masyarakat kita tidak akan menjadi korban dua kali,” tukas Eddy.(*)