Petani Sawit Pertanyakan Keterlibatan BPDP Dalam Proses Pemulihan Aceh Pascabencana

Ringkasan Berita:

• Petani kelapa sawit mempertanyakan keterlibatan BPDP dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana banjir dan tanah longsor
• Fadhli Ali, mengatakan, hingga kini pihaknya belum melihat peran dan kontribusi nyata BPDP dalam pemulihan perkebunan kelapa sawit rakyat yang terdampak bencana.
• Sawah butuh waktu lama untuk dapat kembali difungsikan. Tambak juga demikian namun akan berbeda dengan sektor perkebunan (tanaman tahunan).

“Jika sarana dan prasarana di sektor perkebunan cepat mendapat perhatian perkebunan rakyat akan dapat kembali berproduksi." FADHLI ALI, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Apkasindo

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Petani kelapa sawit mempertanyakan keterlibatan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana banjir dan tanah longsor yang merusak kawasan perkebunan rakyat di sejumlah wilayah.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Apkasindo Bidang Organisasi, Keanggotaan, Hukum dan Advokasi, Fadhli Ali, mengatakan, hingga kini pihaknya belum melihat peran dan kontribusi nyata BPDP dalam pemulihan perkebunan kelapa sawit rakyat yang terdampak bencana.

"Dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabanjir dan longsor kami belum melihat peran dan kontribusi BPDP. Padahal lembaga ini memiliki anggaran yang cukup besar untuk kegiatan replanting serta pembangunan sarana dan prasarana di perkebunan kelapa sawit rakyat," kata Fadhli Ali, Minggu (25/1/2026).

Menurutnya, saat ini memang belum terdapat petunjuk teknis yang secara khusus mengatur intervensi BPDP dalam rehabilitasi dan rekonstruksi perkebunan pascabencana, namun kondisi darurat di Aceh dan beberapa wilayah Sumatra seharusnya membuka ruang bagi BPDP untuk mengambil peran.

"Pada saat situasi normal saja BPDP bisa membiayai kegiatan replanting dan sarpras pada kawasan perkebunan rakyat. Harusnya pada saat bencana Aceh-Sumatera, di mana kawasan perkebunan rakyat hancur berantakan lembaga ini juga dimungkinkan terlibat," jelasnya.

Ia menilai, jika BPDP terlibat dalam penanganan sarana dan prasarana seperti perbaikan saluran drainase, pembangunan dan peningkatan jalan kebun, hingga bantuan alat berat, maka hal tersebut akan sangat membantu percepatan pemulihan serta meringankan beban Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Aceh.

Fadhli juga menekankan pentingnya menggerakkan kembali sektor ekonomi di wilayah terdampak bencana agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah. Salah satu sektor yang dinilai paling memungkinkan untuk segera bergerak adalah sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit rakyat.

"Sawah butuh waktu lama untuk dapat kembali difungsikan. Tambak juga demikian namun akan berbeda dengan sektor perkebunan (tanaman tahunan). Karena itu jika sarana dan prasarana di sektor perkebunan cepat mendapat perhatian perkebunan rakyat (tidak hanya kelapa sawit) akan dapat kembali berproduksi," jelasnya.

Apkasindo, kata Fadhli, menilai bantuan sarana dan prasarana dari BPDP dapat mencakup berbagai kebutuhan pekebun, seperti pupuk dan pestisida berkualitas, benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan) seperti traktor dan ekskavator, alat pascapanen, unit pengolahan hasil, hingga sarana transportasi dan infrastruktur pasar.

Selain itu, fasilitasi verifikasi teknis Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) juga dinilai penting untuk mendorong praktik perkebunan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekebun. “Jika sarpras perkebunan rakyat cepat mendapat perhatian, tidak hanya kelapa sawit tetapi juga komoditas perkebunan lainnya bisa kembali berproduksi dan menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah bencana,” pungkasnya.(ra)