Mualem Minta Dukungan DPR RI Percepat Anggaran Rehab Rekon Periode 2026–2028

Ringkasan Berita:

• Gubernur Aceh Mualem meminta dukungan DPR RI untuk mempercepat alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana periode 2026–2028. Hal ini disampaikan dalam rapat bersama Satgas Penanganan Bencana DPR RI di Gedung Nusantara IV, Senin 25 Mei 2026.
• Mualem menyebut masa transisi darurat masih diperpanjang karena kebutuhan dasar belum sepenuhnya tertangani. 
• Namun, ia menilai transisi yang terlalu panjang bisa memperlambat rehab-rekon dan menambah biaya huntara, jadup, serta logistik.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA — Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem meminta dukungan DPR RI untuk mempercepat alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana periode 2026–2028 guna mendukung pemulihan masyarakat terdampak bencana. 

Permintaan itu disampaikan Mualem dalam rapat bersama Satgas Penanganan Bencana DPR RI di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senin (25/5/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri PUPR Dody Hanggodo, dan para Menteri terkait lainnya.

Dari Pemerintah Aceh turut hadir Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, Asisten II Setda Aceh, SKPA serta Kepala Biro Terkait.

Dalam kesempatan itu, Mualem menyampaikan apresiasi kepada DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, kementerian dan lembaga terkait, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat atas dukungan dalam penanganan bencana di Aceh.

Selain meminta percepatan anggaran rehab rekon, Mualem juga melaporkan bahwa pemulihan infrastruktur di Aceh terus berjalan. 

“Hingga saat ini, sebanyak 46 ruas jalan nasional telah kembali berfungsi, sementara 1.521 dari total 1.638 ruas jalan provinsi telah kembali operasional. Untuk jembatan yang terdampak, penanganan dilakukan melalui pemasangan jembatan Bailey, Armco, dan jembatan perintis,” kata Mualem.

Baca juga: Bupati Aceh Besar Minta Pemda Dilibatkan dalam Proses Perencanaan Maupun Pelaksanaan Rehab Rekon

Pembangunan Huntara

Pada sektor hunian, Mualem menyebut pembangunan hunian sementara (huntara) telah dihuni masyarakat mencapai 94,61 persen atau sebanyak 16.716 unit. 

Sementara pembangunan hunian tetap (huntap) terus dipercepat melalui dukungan BNPB, Polri, Kemenko Polkam, Tzu Chi, dan Kementerian PKP.

Ia juga menjelaskan penanganan sektor sumber daya air meski menunjukkan perkembangan masih harus terus dikejar.  

Terutama penanganan sungai yang dangkal oleh lumpur bencana yang perlu dikeruk guna mencegah terjadinya banjir berulang apa bila hujan lebat. 

“Terkait irigasi, bendung, muara, serta penyediaan air bersih, termasuk juga dukungan rehabilitasi tanggul dan jaringan irigasi akan terus dipacu melalui berbagai skema termasuk tambahan transfer ke daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, di sektor pertanian, Mualem menyampaikan rehabilitasi sawah terdampak telah mencapai sekitar 27 ribu hektare dari total target 35 ribu hektare.