Pemkab Bireuen: Kami Tak Pernah Tolak Huntara

Kalau ada huntap tentu lebih baik. Tapi kami tidak pernah menolak huntara. Mukhlis, Bupati Bireuen

PEMKAB Bireuen menegaskan tidak pernah menolak pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi korban banjir bandang yang melanda daerah tersebut akhir November 2025 lalu. Penegasan ini disampaikan Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST, menanggapi isu yang berkembang di tengah masyarakat.

"Sejak awal kami tidak pernah menolak Huntara. Bahkan dalam beberapa pertemuan, ada pengungsi yang justru meminta dibangunkan hunian tetap (huntap)," kata Mukhlis, Senin (12/1/2026).

Mukhlis menjelaskan, pembangunan huntap saat ini sudah berjalan di kawasan Balee Panah, Kecamatan Juli, dan akan dilanjutkan di lokasi lain dengan dukungan BNPB. Sementara untuk huntara, Pemkab Bireuen masih melakukan pendataan riil di lapangan guna memastikan warga yang benar-benar ingin menempatinya.

Pendataan dilakukan secara ketat dan harus dilengkapi tanda tangan warga. Hal ini untuk menghindari pembangunan huntara yang tidak ditempati. Selain itu, terdapat ketentuan bahwa pengungsi yang telah menempati huntara atau huntap tidak lagi menerima Dana Tunggu Hunian (DTH). "Kalau ada huntap tentu lebih baik. Tapi kami tidak pernah menolak huntara," tegasnya lagi.

Menjelang Ramadhan, Pemkab Bireuen terus berupaya mempercepat penyediaan hunian bagi korban banjir. Bupati juga menyebutkan kondisi pengungsian kini jauh berkurang. Banyak tenda mulai kosong karena warga telah kembali ke rumah, menyewa tempat tinggal, atau menumpang di rumah keluarga.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bireuen per Selasa (12/1/2026) mencatat jumlah pengungsi tersisa 1.691 kepala keluarga atau 5.895 jiwa yang tersebar di sembilan kecamatan. Pengungsi terbanyak berada di Kecamatan Jangka, disusul Kecamatan Juli, Kutablang, Peusangan Selatan, Jeumpa, Peusangan, Peusangan Siblah Krueng, Gandapura, dan Peudada.

Para pengungsi saat ini menempati tenda bantuan BNPB, meunasah, rumah guru, rumah keluarga, hingga gubuk darurat. Meski kebutuhan bahan pokok relatif mencukupi, keterbatasan air bersih dan fasilitas MCK masih menjadi kendala di beberapa titik.

Plt Kepala Pelaksana BPBD Bireuen, Doli Mardian, mengatakan seluruh korban dengan kategori rumah hilang, rusak berat, sedang, dan ringan telah terdata. Seiring membaiknya kondisi, akses ke wilayah yang sempat terisolasi seperti Alue Limeng dan Salah Sirong di Kecamatan Jeumpa kini telah terbuka, dan pasokan listrik kembali normal.

Terkait pembangunan hunian, saat ini 10 unit huntap tahap awal sedang dibangun, tiga di antaranya di Kecamatan Juli. BNPB juga menjanjikan bantuan hingga 1.000 unit huntap, sementara total kebutuhan huntap di Bireuen mencapai 3.692 unit yang tersebar di 17 kecamatan.

Selain itu, empat Kecamatan (Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, dan Jangka) telah mengusulkan pembangunan huntara, dengan setiap lokasi minimal 48 unit rumah dan lahan disiapkan oleh desa.

Pascabanjir bandang dan longsor, Kabupaten Bireuen kini memasuki masa transisi dan pemulihan selama 90 hari, terhitung 7 Januari hingga 6 April 2026.  Masa ini difokuskan pada perbaikan infrastruktur, pemulihan ekonomi, pembangunan rumah warga, serta normalisasi suplai air bersih.

BPBD memastikan distribusi bantuan tetap berjalan selama masa pemulihan. Hingga kini, stok logistik dinyatakan mencukupi, termasuk penyaluran 660 ton beras bagi masyarakat terdampak banjir.(*)