Progres Huntara Tak Merata

PROGRES pembangunan hunian sementara (huntara) bagi pengungsi bencana di Aceh menunjukkan ketimpangan antarwilayah. Sejumlah daerah mencatat perkembangan cepat, sementara wilayah lain masih tertahan oleh kendala administratif, geografis, dan pendataan.

Kabupaten Aceh Tamiang sebagai salah satu wilayah paling parah terdampak bencana, menjadi daerah dengan progres tercepat. Sebanyak 600 unit huntara telah rampung dibangun oleh Danantara dan telah ditempati. Namun berapa jumlah kebutuhan yang sesungguhnya hingga kini masih belum jelas.

Di Pidie Jaya, pemerintah daerah menyiapkan 1.500 unit huntara di 14 lokasi. Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, menyebut sebagian unit telah difungsikan dan ditargetkan seluruhnya selesai sebelum Ramadhan. “Fokus kami agar warga tidak terlalu lama tinggal di tenda,” ujarnya.

Di Gayo Lues, kebutuhan huntara mencapai 3.051 unit untuk hampir 19.906 jiwa. Kepala BPBD setempat, Muhaimini, mengatakan, seluruh unit masih dalam tahap pengerjaan dan akan ditempati secara bertahap.

Sementara itu, Aceh Timur menghadapi beban pembangunan besar dengan kebutuhan 3.413 unit huntara, terdiri dari 2.594 unit insitu dan 818 unit komunal. Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, mengakui tantangan utama berada di wilayah pedalaman seperti Pante Bidari, Peunaron, dan Simpang Jernih, akibat akses jalan rusak dan cuaca ekstrem.

Adapun progres fisik pembangunan huntara hingga Senin (26/1/2026), yang telah selesai (100 persen) sebanyak 124 unit (insitu 22 unit, komunal 102 unit). Progres di atas 50 % sebanyak 322 unit yang seluruhnya insitu, dan di bawah 50 % sebanyak 410 unit (insitu dan komunal). Sementara yang belum ada progres pembangunan sebanyak 2.557 unit (insitu dan komunal).

Sebaliknya, Aceh Utara menjadi daerah dengan tantangan paling berat. Dari 67.876 jiwa pengungsi, sebanyak 4.482 KK dipastikan membutuhkan huntara. Namun hingga kini, progres pembangunan baru mencapai sekitar 10 persen.

Plh Kalaksa BPBD Aceh Utara, Fauzan, menyebut kendala berlapis mulai dari luas wilayah terdampak, keterbatasan lahan, hingga pendataan korban yang kehilangan dokumen kependudukan. Pemerintah daerah bahkan melibatkan ratusan dosen dan mahasiswa Universitas Malikussaleh untuk mempercepat validasi data.

Kondisi serupa terjadi di Aceh Tengah, dengan 5.306 jiwa masih mengungsi dan 781 KK direncanakan menempati huntara di Kecamatan Ketol dan Linge. Distribusi material terhambat akibat jalan dan jembatan rusak. Di Bener Meriah, pemerintah menggenjot pembangunan 914 unit huntara untuk 3.116 jiwa, namun penetapan lokasi masih menyesuaikan keinginan warga agar tetap dekat dengan kebun mereka.

Prioritas Huntap

Sedangkan Kabupaten Bireuen memilih memprioritaskan pembangunan hunian tetap (huntap), dengan huntara disiapkan terbatas di empat kecamatan.

Ketimpangan progres ini menunjukkan bahwa percepatan huntara tidak hanya soal anggaran, tetapi juga kesiapan lahan, ketepatan data, dan kondisi lapangan. Dengan Ramadhan yang kian dekat, daerah-daerah kini berpacu dengan waktu agar pengungsi dapat segera keluar dari tenda dan memasuki fase pemulihan yang lebih manusiawi.

Koordinator MaTA, Alfian mengungkapkan keraguannya bahwa seluruh huntara akan selesai tepat waktu sebelum Ramadhan. Keraguan itu didasarkan pada progres pembangunan di lapangan yang dinilai masih lamban dan menghadapi berbagai kendala teknis.

Menurut Alfian, keterlambatan tersebut berpotensi membuat sebagian warga korban banjir tetap menjalani Ramadhan di pengungsian atau tempat tinggal yang tidak layak. Ia menekankan bahwa Huntara bukan sekadar bangunan fisik, melainkan kebutuhan mendesak untuk memulihkan rasa aman dan martabat warga, terutama menjelang bulan suci.

“Melihat progres pembangunan yang masih berjalan lambat dan berbagai kendala di lapangan, kami ragu seluruh huntara untuk korban banjir bisa selesai sebelum Ramadhan,” ujar Alfian.