Dukung Program JKN, Ratusan Kepala Daerah Terima UHC Awards 2026

Ringkasan Berita:

• Sebanyak 31 provinsi dan 397 kabupaten/kota menerima UHC Awards 2026 dari BPJS Kesehatan sebagai apresiasi atas komitmen kepala daerah dalam memperluas perlindungan kesehatan melalui Program JKN.
• Hingga akhir 2025, kepesertaan JKN mencapai 282,7 juta jiwa atau lebih dari 98 persen penduduk, melampaui target nasional RPJMN 2025–2029.
• Capaian UHC meningkatkan akses layanan kesehatan, menurunkan beban biaya rumah tangga, serta mendorong pemanfaatan layanan. 

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Zubir | Kota Langsa

SERAMBINEWS.COM, KOTA LANGSA - Sebanyak 31 pemerintah provinsi serta 397 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia, menerima penghargaan pada ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2026.

Penghargaan ini merupakan apresiasi yang diberikan BPJS Kesehatan kepada kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam memberikan perlindungan kesehatan masyarakat melalui Program JKN, Selasa (27/1/2028).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyampaikan bahwa capaian tersebut mencerminkan keberhasilan kolaborasi lintas sektoral dalam menjamin hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan.

Menurutnya, Program JKN menjadi instrumen negara dalam memastikan masyarakat memperoleh perlindungan kesehatan yang adil dan merata. Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen kuat pemerintah daerah.

Hingga 31 Desember 2025, jumlah kepesertaan Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau lebih dari 98 persen dari total penduduk Indonesia, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 81,45 persen. 

Capaian tersebut sekaligus melampaui target nasional yang ditetapkan dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

Baca juga: Layanan Kesehatan Kian Merata, Aceh Diganjar UHC Awards 2026

Peran kepala daerah memiliki pengaruh langsung terhadap keberhasilan tersebut.

Khususnya dalam mendorong penduduk untuk terdaftar dan memastikan keberlangsungan kepesertaan aktif melalui dukungan kebijakan dan penganggaran daerah. 

Menurut Ghufron, ketika kepala daerah memiliki komitmen yang kuat, maka perlindungan kesehatan masyarakat dapat diwujudkan secara lebih merata.

Sejalan dengan agenda pembangunan Global Sustainable Development Goals Tahun 2030, Indonesia menempatkan Universal Health Coverage sebagai salah satu indikator utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

"Komitmen tersebut diwujudkan melalui Program JKN yang menjadi indikator pencapaian target SDGs 3.8, dengan tujuan mencakup seluruh penduduk pada tahun 2030,” terang Ghufron.

Capaian UHC tidak hanya berdampak pada meningkatnya akses layanan kesehatan, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan kesejahteraan sosial. 

Baca juga: Lima Daerah di Wilayah Kerja BPJS Kesehatan Lhokseumawe Raih UHC Awards 2026

Ghufron menambahkan, berdasarkan  penelitian LPEM FEB UI pada tahun 2025, daerah yang telah mencapai UHC memiliki Tingkat kesakitan yang lebih rendah, akses pelayanan yang lebih baik, serta penurunan beban pengeluaran kesehatan rumah tangga.

Di sisi lain, peningkatan cakupan kepesertaan juga mendorong meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan.