Usulan TA Khalid Disetujui, Skema Cash for Work Jadi Solusi Pemulihan Pascabencana Aceh

Ringkasan Berita:

• Skema cash for work disepakati dalam rapat koordinasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk mempercepat pemulihan pascabanjir di Aceh. 
• Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, T. A. Khalid, menyebut pola padat karya efektif membersihkan lumpur sekaligus membantu ekonomi warga terdampak. 
• Ia juga mendorong percepatan pengiriman bantuan masyarakat Aceh di Malaysia yang sebelumnya tertahan.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Skema cash for work (CFW) resmi disetujui sebagai keputusan Rapat Koordinasi antara Satgas Pemulihan Bencana DPR RI dan Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah. Persetujuan ini merupakan hasil dorongan kuat Anggota Satgas Pemulihan Bencana DPR RI, TA Khalid, dalam rangka percepatan pemulihan pascabanjir.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026), dengan fokus pada percepatan pembersihan wilayah terdampak banjir, khususnya lingkungan dan permukiman warga yang masih tertutup lumpur tebal.

Saat dikonfirmasi Serambi, T.A. Khalid menegaskan bahwa skema cash for work merupakan langkah paling cepat dan realistis untuk menyelesaikan pembersihan jalan lingkungan serta kawasan permukiman yang tidak dapat dijangkau alat berat berkapasitas besar.

Menurutnya, pendekatan parsial tidak akan efektif. Jika satu desa dibersihkan sementara desa lain belum tertangani, lumpur berpotensi kembali terbawa saat hujan turun. Karena itu, kata dia, pembersihan harus dilakukan secara simultan dalam satu hamparan wilayah terdampak agar hasilnya menyeluruh dan tidak berulang.

“Sebab lumpurnya itu halus sangat, jadi kalau hujan dia akan langsung mengalir lagi. Sehingga jika tidak dilakukan pembersihan maka masalah lumpur akan terus berulang,” katanya.

Ia menekankan bahwa pelibatan masyarakat melalui pola padat karya tidak hanya mempercepat proses pembersihan lumpur, tetapi juga membantu pemulihan ekonomi warga terdampak.

“Sudah hampir memasuki bulan ketiga pascabanjir, banyak masyarakat terdampak yang belum memiliki penghasilan tetap. Skema ini adalah harapan dan bisa menjadi solusi percepatan sekaligus penguatan ekonomi warga,” tegasnya.

Baca juga: Danrem 012/TU Tuntaskan Pembangunan Jembatan Gantung Kajeung-Tungkop yang Diterjang Banjir 

Politikus Partai Gerindra itu juga meminta agar Satgas Pemerintah segera mengoptimalkan implementasinya di lapangan, terutama di wilayah dataran rendah seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Pidie Jaya, dan Bireuen yang masih membutuhkan pembersihan intensif.

Dengan disepakatinya skema tersebut, ia berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabanjir di Aceh diharapkan dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, serta efektif dalam meminimalkan risiko dampak berulang saat musim hujan kembali terjadi.

“Program Cash for Work (Padat Karya Tunai) ini menjadi instrumen strategis dalam mendukung percepatan pemulihan dan pembersihan lingkungan pemukiman sekaligus memberikan dukungan ekonomi langsung kepada masyarakat terdampak bencana di Aceh,” tambahnya.

Di sisi lain, T.A. Khalid juga ikut mengomentari ihwal bantuan bencana dari warga Aceh yang berada di Malaysia. Menurutnya bantuan-bantuan berupa kebutuhan pokok itu masih diperlukan oleh masyarakat terdampak bencana, apalagi di tengah situasi bulan Ramadhan ini.

“Karena memang kita sudah sangat lama berharap agar dapat segera dikirim ke Aceh. Alhamdulillah-nya sudah ada keputusan bersama bahwa bantuan yang tertahan di Malaysia sudah dapat diberikan ruang,” ungkapnya.

“Makanya kita minta Satgas Pemerintah untuk segera memikirkan teknis pengiriman barang tersebut,” tambahnya.(*)