Temui Penyintas Banjir di Aceh Utara, Mendagri Minta Percepat Pembangunan Huntara

Ringkasan Berita:

• Mendagri meminta percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) agar warga tidak lagi tinggal di tenda darurat, terlebih di bulan Ramadan.
• Tito mengaku prihatin melihat para pengungsi yang masih bertahan di bawah terpal saat menjalani ibadah puasa.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Jafaruddin | Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON - Muhammad Tito Karnavian berdialog langsung dengan penyintas banjir di Dusun Kareung, Gampong Buket Linteung, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Jumat (20/2/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meminta percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) agar warga tidak lagi tinggal di tenda darurat, terlebih di bulan Ramadan.

Tito mengaku prihatin melihat para pengungsi yang masih bertahan di bawah terpal saat menjalani ibadah puasa.

“Saya cukup prihatin melihat pengungsi masih menempati tenda darurat pada bulan puasa ini,” ujarnya kepada awak media di sela-sela kunjungan.

Dalam dialog bersama warga, Tito menyebut seluruh penyintas dari dusun tersebut meminta direlokasi ke lokasi yang lebih aman.

Permukiman lama mereka berada di bantaran sungai dan kerap dilanda banjir setiap musim hujan.

Baca juga: Mendagri Tito: Dana TKD Bisa Digunakan Pemda untuk Bersihkan Lumpur Rumah Korban Banjir Bandang

“Mereka sebelumnya tinggal di pinggir sungai dan sering terjadi banjir. Jadi satu dusun ini meminta agar direlokasi ke tempat yang aman,” kata Tito.

Sembari menunggu proses relokasi permanen, Mendagri menegaskan pentingnya percepatan pembangunan huntara. Ia meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan pihak terkait segera memberikan kepastian waktu penyelesaian pembangunan.

“Segera berikan kepastian kapan akan selesai, sehingga para pengungsi ini tidak lagi tidur di bawah tenda darurat. Jangan lama-lama,” tegasnya.

Selain hunian, Tito juga menyoroti kebutuhan relokasi fasilitas umum seperti sekolah, jalan, tempat ibadah, serta jaringan listrik.

Untuk infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan daerah, ia meminta kepastian dari pemerintah kabupaten.

Namun, jika pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran, pemerintah pusat siap membantu melalui kementerian terkait.

Dalam kunjungan tersebut, Mendagri turut menyerahkan bantuan berupa perlengkapan ibadah, pakaian, dan Alquran kepada warga terdampak. Ia didampingi Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA selaku Koordinator Satgas Percepatan Rehabilitasi-Rekonstruksi Wilayah Aceh, Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil, Tenaga Ahli BNPB Asep Dedi Darmadi, serta Camat Langkahan T Reza Ichwan.

Sementara itu, Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil yang akrab disapa Ayahwa menyambut baik kunjungan lanjutan jajaran Kementerian Dalam Negeri ke wilayahnya.

Ia menilai kehadiran pemerintah pusat menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam memastikan proses penanganan dan penyaluran bantuan berjalan optimal.

“Kami menyambut baik dan mengapresiasi kunjungan kembali dari Kemendagri. Ini menunjukkan perhatian yang berkelanjutan dari pemerintah pusat terhadap kondisi masyarakat di Aceh Utara,” ujarnya.

Menurut Bupati, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat agar setiap kebutuhan masyarakat segera ditindaklanjuti.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi fondasi penting dalam mempercepat pemulihan pascabanjir serta memastikan kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat.

Rangkaian kunjungan kerja tersebut diakhiri dengan buka puasa bersama serta pelaksanaan Shalat Magrib, Isya, dan Tarawih berjamaah di Masjid Agung Islamic Center Lhokseumawe.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menyerahkan santunan kepada anak yatim sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan.(*)