Indeks Daya Saing Daerah Aceh Besar Meningkat, di atas Rata-rata Nasional

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Indra Wijaya | Aceh Besar

SERAMBINEWS.COM, JANTHO - Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berhasil meningkatkan nilai Indeks Daya Daerah (IDSD) Tahun 2025 dari 3,67 pada tahun sebelumnya menjadi 3,80.

Hal itu terungkap dalam rilis IDSD nasional yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Jakarta pada 24 Februari 2026. Nilai tersebut merupakan di atas rata-rata nasional di angka 3,50.

Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN Boediastoeti Ontowirjo mengatakan, rilis IDSD merupakan agenda tahunan sejak tahun 2022, sedangkan rilis IDSD Tahun 2025 yang dilaksanakan pada awal tahun 2026 merupakan rilis yang keempat kalinya.

Dia mengatakan, IDSD terdiri dari empat komponen yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi.

Masing-masing komponen, kata Boediastoeti, memiliki pilar yang semuanya adalah 12 pilar yang menjadi indikator penilaian.

“Dengan demikian IDSD bisa menjadi data dasar dalam perumusan berbagai program perumusan kebijakan,” kata Boediastoeti, Selasa (24/2/2026).

Selama ini, kata dia, IDSD telah dimanfaatkan dalam berbagai hal. Pertama, indikator dalam dokumen perencanaan daerah; kedua, sebagai data dasar dalam perumusan kebijakan dan penajaman program; dan ketiga sebagai rujukan dalam penguatan ekosistem riset dan inovasi di daerah.

“Dengan demikian IDSD berfungsi sebagai instrumen pengukuran sekaligus pengarah kebijakan daya saing dan inovasi daerah,” kata Boediastoeti.

Baca juga: Perkuat Sinergi Penegakan Hukum, Kejari Aceh Besar Beri Penghargaan kepada 9 Instansi

Kepala BRIN Profesor Arief Satria mengatakan IDSD harus menjadi kesempatan untuk memperkuat daya saing nasional, karena hakikatnya daya saing nasional akan sangat tergantung pada daya saing daerah.

Menurut dia, yang paling penting dari pengukusan IDSD adalah menjadi bahan untuk memperkuat daya saing daerah.

“Ukuran mana yang kita anggap masih lemah, di situlah menjadi titik program prioritas kebijakan pembangunan bisa kita arahkan,” kata Profesor Ahmad Satria.

Menurutnya, Indonesia saat ini dihadapkan pada perubahan teknologi yang begitu cepat.

Perubahan teknologi, kata dia, lebih cepat daripada perubahan individu.